Komisi III DPRD Kota Bogor Evaluasi Penanggulangan Bencana di Kota Bogor

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto./Foto: Adi

POJOKSATU.id, BOGOR– Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bogor, Iwan Iswanto  meminta Pemerintah Kota arau Pemkot Bogor untuk segera melakukan pembaruan pemetaan daerah rawan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu serta penyelesaian pasca bencana.


“Jadi dengan adanya dua aliran sungai besar di Kota Bogor (Ciliwung dan Cisadane, red), maka perlu adanya keterbaruan pemetaan daerah rawan bencana, kalau kita berkaca di kasus yang terjadi di Kelurahan Curug,” ujar Iwan, salah satu anggota DPRD Kota Bogor itu.

Tak hanya itu, lanjut Iwan, selaku anggota DPRD Kota Bogor, penanganan bencana di Kota Bogor juga harus cepat dan tepat, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, sambung maka kehadiran BPBD dan organisasi lainnya yang bergerak dibidang kebencanaan perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Sehingga saat terjadi bencana itu, BPBD, Tagana, FPRB bisa bergerak cepat karena semuanya terintegrasi di satu sistem atau aplikasi yang ada, agar penanganannya cepat,” ungkap Iwan.


Sedangkan untuk penanggulangan pasca bencana, Iwan berharap birokrasi penggunaan anggaran Bantuan Sosial Tidak Terduga (BSTT) bisa dipermudah lagi.

Baca: Soal Longsor dan Korban Jiwa Longsor, DPRD Kota Bogor Akan Lakukan Pembersihan Drainase

Sebab, warga yang terdampak bencana tentunya perlu bantuan yang cepat untuk menutupi kebutuhannya.

“Jadi, untuk kondisi pasca bencana, rekomendasi dari kelurahan dan dinas terkait dengan ditunjang SK bencana maka anggaran BSTT itu bisa segera digunakan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adi/pojokbogor)