Guru Honorer Kabupaten Bogor yang Sabar Yah, Kalian Harus Tunggu Tahun Depan Agar Bisa Jadi PPPK

Ilustrasi

POJOKSATU.id, BOGOR – Sebanyak 3.039 guru honorer yang telah lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bogor, masih harus menunggu hingga 2023 untuk menerima SK pengangkatan.


Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan menjelaskan, Pemkab Bogor memprioritaskan guru honorer untuk diangkat tahun depan.

“Dari seluruh Indonesia, yang sudah lolos passing grade di Kabupaten Bogor tersisa 3.039 orang. Itu yang diprioritaskan untuk diangkat tahun 2023,” kata Irwan, Rabu (3/8).


Menurut Irwan, sejauh ini pihaknya telah mengajukan jumlah pegawai yang akan diangkat, namun tetap harus dikoordinasikan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor.

BACA JUGA : 3.000 Guru Honorer di Bogor Ngadu ke DPRD, Sudah Lulus Seleksi PPPK 2021 Tapi Belum Dapat Formasi

“Karena untuk penggajiannya kan menjadi beban APBD Kabupaten Bogor, jadi harus dilihat kemampuan anggarannya. Untuk rinciannya Badan Pengelolaan Keuangan yang lebih tahu pasti. Kami hanya mengajukan jumlah pegawainya saja,” kata Irwan.

Sejauh ini, kata dia, belum ada wacana untuk membuka kembali lowongan PPPK di Kabupaten Bogor.

BACA JUGA : Ini Info Penting dari BKN untuk Guru Honorer Dan Pelamar PPPK

Pasalnya, pemerintah masih memprioritaskan para pegawai honorer yang sudah bekerja untuk mengikuti seleksi ketimbang merekrut pegawai anyar.

“Di kita kan ada yang masuk prioritas dua, ini harus dikoordinasikan dengan pusat. Apakah bisa langsung diangkat atau perlu seleksi lagi. Karena kembali lagi ini akan berkaitan dengan kemampuan anggaran,” kata dia.

BACA JUGA : Jadwal Seleksi PPPK 2022 Belum Ditetapkan, Honorer Diberi Kesempatan 4 Kali

Sebagai informasi, Pemkab Bogor sudah dua kali mengangkat pegawai honor menjadi PPPK. Pada tahun 2019 sebanyak 2.439 orang dan tahun 2021 sebanyak 1.423 orang.

Namun, pengangkatan PPPK ini menjadi beban tersendiri bagi Pemkab Bogor, karena pembayaran gajinya dibiayai melalui anggaran daerah.

Tahun ini Pemkab Bogor menganggarkan Rp96 miliar untuk menggaji PPPK.

Angka pembiayaannya meningkat dari tahun 2021 yang hanya senilai Rp57 miliar.

Gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Dengan Perpres ini, gaji PPPK setara dengan PNS dengan penggolongan I hingga XVII.

Adapun besaran gaji PPPK, nilai paling rendah yaitu Rp1,7 juta – Rp2,7 juta, dan paling tinggi Rp4,1 juta – Rp6,8 juta.

(cek/pojokbogor)