BPK Ungkap Sejumlah Temuan dalam Laporan Keuangan Pemkab Bogor Berpotensi Rugikan Negara

Ilustrasi

POJOKSATU.id, BOGOR– Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor tahun 2021, terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (3/7).


BPK mengungkap, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan ke Pemkab Bogor pada 1 Agustus 2022, terdapat sejumlah ketidaksesuaian, kekurangan volume pekerjaan hingga lemahnya sistem pengendalian intern di Pemkab Bogor.

Beberapa temuan dalam LHP BPK tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Ade Hasrat. Dimana BPK telah memeberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.


Adapun pokok-pokok yang harus diperhatikan Pemkab Bogor, yakni BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern Pemkab Bogor terhadap kepatuhan dalam pemeriksaan keuangan.

Kemudian terdapat temuan pengelolaan retribusi persampahan atau kebersihan yang tidak memadai dan terdapat penerimaan retribusi tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp4,209 miliar.

Kemudian terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 11 paket pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp5,776 miliar, lalu denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp10,544 miliar.

Baca: Pemkab Bogor Sisihkan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Selanjutnya, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 17 paket pekerjaan jalan, irigasi sebesar Rp16,628 miliar serta denda belum dikenakan mencapai Rp3,703 miliar.(cek/pojokbogor)