BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp40 Miliar dalam Laporan Keuangan Pemkab Bogor

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Bandung, Senin (1/8).

POJOKBOGOR.com – Pemerintah Kabupaten  Bogor meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.


Pasalnya, terdapat potensi kerugian negara lebih dari Rp40 miliar yang harus ditindaklanjuti dalam 60 hari ke depan.

“Ada potensi kerugian negara cukup besar di atas Rp40 miliar yang harus ditindaklanjuti. Bentuknya ada kelebihan bayar atau denda-denda yang tidak sesuai itu harus ditindaklajuti rekomendasi dari BPK dalam 60 hari,” kata Iwan, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Bandung, Senin (1/8).


Dia mengungkapkan opini WDP yang diberikan BPK Jawa Barat, menilik pada beberapa temuan maladministrasi di Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten  Bogor.

BACA JUGA : BPK Temukan Rp 170 Juta di Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi : Baru 60 Persen

Iwan mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten  Bogor telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Namun demikian tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan dan harus ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh demi perbaikan ke depan,” kata Iwan.

BACA JUGA : Ade Yasin dan Petugas BPK Jabar Terjaring KPK, Aziz Yanuar Singgung Soal Budaya Korupsi di Indonesia: Etos Kerja Buruk, Birokrasi Gemuk

Untuk diketahui, pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 terinci dilaksanakan dalam dua tahap. Pemeriksaan pertama dilaksanakan dari tanggal 28 Maret – 26 April 2022 dan tahap kedua dilaksanakan dari 17 Mei – 1 Juli 2022.

(cek/pojokbogor)