Diarpus Kota Bogor Klaim Telah Tindaklanjuti Hasil BPK, Kadis Beri Tanggapan

Ilustrasi laporan hasil pemeriksaan BPK. Foto/IST

POJOKSATU.id, BOGOR– Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Diarpus Kota Bogor mengklaim telah menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Bogor tahun anggaran 2021.


Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), Agung Prihantono mengaku telah menindaklanjuti hasil laporan tersebut pada tanggal 20 Juli 2022 kemarin.

“Sudah ditindaklanjuti,” ujar Agung kepada Pojoksatu.id saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (21/07/2022).

Menurut Agung, revitalisasi pembangunan perpustakaan di eks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bogor menjadi dalang temuan BPK.


Agung menyebut ada kelebihan anggaran dari revitalisasi pembangunan Perpustakaan Kota Bogor.

“Kontraktor sudah mencicil, baru 100 juta dari total 600 juta, mudah-mudahan akhir tahun bisa diselesaikan karena diberi waktu sampai akhir tahun ini,” ucap Agung.

Baca: Tindaklanjuti Aspirasi, DPRD Kota Bogor Mediasi Persoalan Warga BMW dengan Pihak Developer

 

Untuk diketahui, revitalisasi pembangunan perpustakaan pada tahap pertama mencapai Rp14,1 M.

Revitalisasi pembangunan perpustakaan sendiri akan dilanjutkan pada tahun ini.

Sebelumnya, Tiga dinas di Kota Bogor belum menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Bogor tahun anggaran 2021.

Baca: Tida Dinas Pemkot Bogor Belum Tindaklanjuti LHP BPK, Pengamat Sebut Pengawasan DPRD Lemah

 

Ketiga dinas tersebut, adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan rekomendasi dan temuan yang sudah disampaikan oleh BPK-RI dan harus disampaikan tindak lanjutnya paling lambat hari ini, Selasa (19/07/2022).

Pria yang akrab disapa Kang JM ini menerangkan, rekomendasi ini sesuai dengan peraturan ketua BPK nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-Ri.

Baca: MUI Kabupaten Bogor Arahkan Ulama soal Hoaks Vaksin Covid-19, Dispusipda Jabar Ajak Masyarakat Bijak

 

“Di pasal 3 ayat 3 dinyatakan bahwa tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” jelas Kang JM.

JM mengaku, kecewa dengan tiga dinas yang belum menyetorkan hasil temuan BPK. Ini harus menjadi atensi khusus agar tindak lanjut rekomendasi BPK, bukan sekedar surat intruksi Wali Kota kepada dinas masing-masing, tetapi disertai upaya penyelesaian atas tindaklanjut dari SKPD, atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI.

“Saya meminta kepada Inspektorat Kota Bogor agar bisa meningkatkan supervisi dan pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksansaan, dan pengawasan program kegiatan di masing-masing SKPD.

Bahkan, Kang JM pun menegaskan akan mendukung penuh pengadaan sumber daya manusia (SDM) jika inspektorat membutuhkannya.

“Jika SDM dirasa kurang, DPRD akan mendukung pengadaan SDM guna memaksimalkan tupoksi inspektorat ke depannya,” tandasnya.(adi/pojoksatu)