POJOKSATU.id — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyuarakan dukungan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil alih kembali 51 persen saham Bank Central Asia (BCA).
Desakan ini didasari adanya dugaan rekayasa dalam akuisisi saham BCA oleh Djarum Grup yang dinilai merugikan negara.
PKB Soroti Skandal BLBI
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, menyebut langkah pengambilalihan saham BCA adalah solusi konkret untuk menyelamatkan keuangan negara yang terkuras akibat megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA," ujar Ahmad Iman Syukri dalam keterangan resminya, Sabtu (16/8/2025).
Baca Juga: BRI Finance dan BRINS Oto Ramaikan BRI Consumer Expo 2025 Bandung dengan Promo Spesial
Menurutnya, negara sejatinya sudah memiliki saham mayoritas tersebut melalui dana BLBI, namun karena rekayasa, saham itu beralih ke tangan Djarum Grup.
Tak Perlu Suntikan Dana Baru
Anggota Komisi XIII DPR RI 2024–2029 ini menegaskan, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk mengambil alih saham BCA.
Sebab, modal BLBI yang dikucurkan pemerintah kala itu berasal dari uang rakyat.
"Pemerintah sudah menyuntikkan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen saham jadi milik Djarum Grup," jelasnya.
Ahmad Iman Syukri juga meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan mafia keuangan di balik skandal BLBI-BCA.
"Jika penegakan hukum atas dugaan skandal ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini," tambahnya.
Pandangan Ekonom UGM
Dukungan serupa juga datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, menilai pemerintah berhak mengambil alih kembali saham BCA tanpa biaya tambahan.
Sasmito yang juga Ketua LPEKN menegaskan, pengambilalihan saham adalah langkah "out of the box" untuk menutup defisit dan menyelamatkan uang negara.
"Pada Desember 2002, nilai saham BCA Rp117 triliun, sementara bank ini punya utang ke negara Rp60 triliun. Jadi, negara jelas punya hak," ungkap Sasmito, Selasa (12/8/2025).
Ia juga menduga akuisisi saham mayoritas BCA di masa lalu tidak lepas dari praktik rekayasa yang membuat aset negara berpindah tangan ke swasta.
Reaksi Netizen di Media Sosial
Meski demikian, isu pengambilalihan saham BCA membuat keresahan publik.
Sejumlah warganet di media sosial menyatakan khawatir jika negara benar-benar mengambil alih BCA.
Banyak yang mengancam akan melakukan penarikan dana massal atau rush money, karena tidak percaya bank sebesar BCA akan dikelola lebih baik oleh pemerintah.
"Kalau sampai dikelola pemerintah, saya tarik semua dana dari BCA," tulis seorang netizen di X.
Namun ada juga suara publik yang mendukung langkah pemerintah untuk menuntaskan skandal BLBI, dengan catatan pengelolaan dilakukan secara profesional dan transparan.
Jejak Skandal BLBI
Kasus BLBI sendiri adalah skandal keuangan terbesar pasca-krisis 1997/1998.
Triliunan rupiah dana talangan yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan bank justru diselewengkan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Baca Juga: Wujudkan Rumah Impian di BRI Consumer Expo 2025 Bandung, Banyak Penawaran Spesial Menanti
Kini, isu BCA kembali mencuat seiring desakan agar Presiden Prabowo berani menuntaskan skandal lama yang selama ini dinilai jalan di tempat.
PKB dan sejumlah ekonom menilai langkah ini bisa menjadi terobosan besar dalam memperbaiki keuangan negara.
Namun di sisi lain, publik menunggu sikap resmi pemerintah, BCA, maupun Djarum Grup untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut.
Baca Juga: Bank Mandiri Genjot Wirausaha Naik Kelas, UMKM hingga PMI Tembus Pasar Global
Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:
-
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Reizka Kemala Nazar
