POJOKSATU.id — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menaruh harapan besar kepada Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, agar segera mendorong langkah debottlenecking terhadap berbagai aturan yang selama ini menghambat laju industri digital nasional.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menegaskan bahwa sektor digital merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai lini sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang progresif.

“Saya yakin Menkeu sangat paham digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi berbagai sektor,” kata Sarwoto saat dihubungi pada Rabu (10/9/2025).

Dorongan Insentif untuk 5G, AI, hingga GovTech

Sarwoto menambahkan bahwa industri digital sangat memerlukan terobosan besar, mulai dari pengembangan infrastruktur 5G, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga government technology (GovTech).

Baca Juga: Beban Cicilan Masyarakat Meningkat, Konsumsi Turun Tipis, Tapi Optimisme Konsumen Masih Tinggi

Menurutnya, semua hal ini membutuhkan insentif dan keberpihakan pemerintah.

Mastel selama ini konsisten menyuarakan insentif berupa penurunan tarif, skema pembayaran tangguh (deferred payment), hingga keringanan formula agar beban regulasi—seperti biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi serta pungutan di pusat maupun daerah—dapat ditinjau ulang.

“Mastel memperkirakan beban regulasi ini perlu diturunkan menjadi sekitar 8% dari rata-rata 10% beban biaya telco saat ini,” ujarnya.

Insentif sebagai Investasi Pemerintah

Menurut Sarwoto, insentif fiskal tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran, melainkan sebagai bentuk investasi tidak langsung pemerintah.

Ia meyakini hasilnya akan terlihat ketika industri telekomunikasi dan internet kembali sehat serta mampu memberikan layanan inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, kebijakan ini juga bisa dibarengi dengan kewajiban operator telekomunikasi maupun penyelenggara jaringan untuk mendukung program strategis pemerintah.

“Layanan ini juga dapat mewajibkan kepada telco atau penyelenggara jaringan untuk memberikan akses internet yang memadai guna mendukung program strategis pemerintah seperti MBG (makan bergizi gratis) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di tanah air,” jelasnya.

Latar Belakang Reshuffle Kabinet

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025).

Baca Juga: 90 Persen Anak Usia Sekolah Dasar Alami Karies Gigi, IFG dan YIAB Perangi dengan Program Senyum Inspiratif Anak Indonesia

Dalam perombakan tersebut, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan melalui Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Silahkan berikan tanggapan di kolom komentar dan bantu share info ini ya.

Akses artikel bisa dibaca melalui apps kami: