POJOKSATU.id — Aliansi Ekonom Indonesia yang beranggotakan 384 ekonom dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan itu disampaikan dalam konferensi pers daring pada Selasa (9/9/2025).

Beberapa ekonom yang hadir dalam konferensi pers ini di antaranya Lili Yan Ing, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Yose Rizal Damuri, dan Wisnu Setiadi Nugroho.

Mereka menilai kondisi ekonomi dan sosial Indonesia tengah menghadapi tekanan serius yang membutuhkan langkah cepat dari pemerintah.

Ekonom senior Lili Yan Ing menegaskan gelombang protes yang menelan korban di berbagai daerah adalah alarm keras atas kondisi sosial-ekonomi saat ini.

Baca Juga: Tantangan Berat Menanti Purbaya Usai Gantikan Sri Mulyani, Investor Asing Tunggu Langkah Awal

Reformasi Kebijakan Ekonomi

“Para ekonom Indonesia menilai bahwa arah kehidupan bernegara semakin jauh dari cita-cita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai intelektual, para ekonom berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif.

Pemerintah juga harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta menjamin kehidupan yang layak bagi rakyat.

Ekonom UGM Elan Satriawan menambahkan, kondisi ini merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak tepat dan kurang amanah.

“Kami melihat penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik,” tuturnya.

Elan juga memaparkan data perbandingan pertumbuhan ekonomi dan upah riil.

Pada periode 2010–2020 sebelum pandemi, ekonomi tumbuh 5,4 persen dengan upah riil tumbuh 5,1 persen.

Namun pada 2022–2024, ekonomi tumbuh 5 persen, sedangkan upah riil hanya 1,2 persen.

Baca Juga: 8 Startup Indonesia Masuk Forbes Asia 100 to Watch 2025

“Data ini mencerminkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Tujuh Desakan Ekonom Indonesia

Aliansi Ekonom Indonesia kemudian merinci tujuh desakan kepada pemerintah sebagai berikut:

  1. Perbaiki misalokasi anggaran. Pemerintah diminta menempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Termasuk mengurangi porsi belanja untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis, serta mengembalikan dana transfer ke daerah pada porsinya.

  2. Kembalikan independensi institusi negara. Transparansi dan independensi Bank Indonesia, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, serta Kejaksaan harus dijaga agar bebas dari intervensi kepentingan politik.

  3. Hentikan dominasi negara dalam ekonomi lokal. Pelibatan BUMN, Danantara, TNI, dan Polri yang terlalu dominan dinilai bisa melemahkan UMKM, sektor swasta, serta ekosistem kerja lokal.

  4. Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi. Aturan yang menghambat iklim usaha dan investasi harus disederhanakan agar kompetitif.

  5. Prioritaskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan. Pemerintah diminta fokus menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi, termasuk stabilisasi harga pangan dan kebutuhan pokok melalui mekanisme pasar.

  6. Kebijakan berbasis bukti dan teknokratis. Para ekonom mendesak dihentikannya program populis yang membebani fiskal, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi yang tidak efektif, subsidi energi, serta Danantara.

  7. Tingkatkan kualitas institusi dan tata kelola negara. Pembangunan kepercayaan publik, pemberantasan konflik kepentingan, serta perburuan rente harus menjadi prioritas untuk memperkuat demokrasi.

Baca Juga: Viral Sri Mulyani Dilepas Haru Pegawai Kemenkeu, Resmi Lepas Jabatan Menkeu, Pegawai Kompak Nyanyikan Lagu Bahasa Kalbu dan Karena Cinta

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menegaskan, desakan ini muncul karena dua masalah utama: misalokasi sumber daya yang masif dan rapuhnya institusi negara.

“Kembalikan transfer ke daerah sesuai porsinya dan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi UI Rizki Nauli Siregar menyoroti pentingnya deregulasi kebijakan dan perizinan agar iklim investasi bisa kembali bergairah.

Ia menekankan bahwa ketujuh desakan ini harus dijalankan bersamaan agar dampaknya terasa nyata.

Baca Juga: Sri Mulyani Diganti, Ini Nama Menteri Baru yang Dilantik di Reshuffle Kabinet Prabowo Jilid Dua, Menpora Menyusul Dilantik

Silahkan berikan tanggapan di kolom komentar dan bantu share info ini ya.

Akses artikel bisa dibaca melalui apps kami: