POJOKSATU.id, BEKASI – Gerakan Muslimin Republik Indonesia (Gemira) resmi melantik pengurusnya untuk tingkat Kabupaten Bekasi pada Senin, 22 Juni 2025. Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan menjadi tonggak penting bagi Gemira dalam memperkuat posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang berkomitmen mengawal kebijakan publik, terutama terkait reformasi dana hibah untuk pesantren di Jawa Barat.
Langkah ini selaras dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang beberapa waktu lalu menyatakan komitmennya melakukan pemangkasan serta evaluasi menyeluruh terhadap pemberian hibah untuk lembaga keagamaan. Tujuannya, agar dana publik tidak lagi mengalir ke yayasan fiktif atau lembaga elite yang memiliki akses politik kuat, namun lebih menyasar pesantren kecil dan madrasah akar rumput yang selama ini terpinggirkan.
Ketua Gemira Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., dalam sambutannya menegaskan bahwa Gemira mendukung penuh langkah korektif yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, selama ini penyaluran dana hibah terlalu elitis dan tidak adil secara sosial.
“Kita bukan sedang mempersoalkan bantuan untuk pesantren, justru kita ingin agar pesantren-pesantren kecil, madrasah yang tak punya akses ke elite politik, bisa merasakan manfaat langsung dari anggaran publik,” kata Ricky di hadapan tamu undangan.
Ricky menambahkan, reformasi dana hibah merupakan langkah pembenahan sistemik yang harus didorong secara kolektif. Ia menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan organisasi sipil untuk memastikan kebijakan publik berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam acara pelantikan tersebut, turut hadir tokoh-tokoh penting seperti Anggota DPR RI Obon Tabroni, Sekjen DPP Gemira Sudarto, serta Sekretaris Gemira Jawa Barat Ihsanudin. Forum pelantikan juga diselingi dengan diskusi internal yang membahas urgensi pengawasan dana hibah, pemberdayaan pesantren kecil, serta peran organisasi keumatan dalam pengambilan kebijakan publik.
Baca Juga: Sah! Wali Kota Bekasi, Terima Pengurus Kadin Pimpinan Qadar Ruslan Siregar
“Gemira akan menjaga agar reformasi ini tidak disalahgunakan, dan tetap berpihak kepada pesantren sejati. Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah,” ujar Ricky, yang juga merupakan anggota DPRD Jawa Barat selama empat periode.
Dengan bekal pengalaman panjang di legislatif dan latar belakang akademik dari Universitas Al-Azhar Kairo, Ricky dinilai memiliki kapasitas strategis untuk menjadi jembatan antara birokrasi dan masyarakat pesantren.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa mulai tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan alokasi dana hibah kepada dua lembaga: LPTQ Jawa Barat dan Yayasan Mathla’ul Anwar Ciaruteun Udik, Kabupaten Bogor. Sementara lebih dari 370 lembaga lainnya saat ini tengah menjalani proses verifikasi ulang sebagai bagian dari pembersihan dan pembenahan sistem.
“Kita ingin memastikan bantuan tidak jatuh ke lembaga yang itu-itu saja. Tidak boleh ada lagi yayasan fiktif yang menerima hibah dalam jumlah besar tanpa justifikasi,” tegas Dedi dalam pernyataan sebelumnya.
Gemira menyambut langkah ini sebagai reformasi fundamental yang akan memperbaiki manajemen keuangan keagamaan di Jawa Barat. Organisasi ini juga mengajak masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya distribusi bantuan, guna mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan.
Baca Juga: Cak Nurul Hadi Terpilih Sebagai Ketua ISNU Kota Bekasi
Pelantikan Gemira Kota Bekasi menjadi simbol dimulainya konsolidasi kekuatan organisasi umat di Jawa Barat yang berpihak pada keadilan sosial. Di tengah dinamika politik dan kebijakan fiskal yang terus bergerak, Gemira menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai kekuatan sipil yang konstruktif, solutif, dan berpihak pada lembaga pendidikan Islam yang benar-benar membutuhkan.
“Kami akan terus menjadi jembatan suara-suara pesantren kecil dan madrasah yang terpinggirkan. Ini bukan tentang kepentingan politik, tapi tentang keadilan bagi umat,” pungkas Ricky. ***