Permenaker Nomor 18 Jadi Acuan Kenaikan UMK Kabupaten Bekasi

Permenaker Nomor 18 Jadi Acuan Kenaikan UMK Kabupaten Bekasi
Ilustrasi demo buruh di Kabupaten Bekasi

POJOKSATU.id, BEKASI – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi menerangkan setiap unsur dalam Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi memiliki rumusan tersendiri.


Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) tetap menginginkan agar besaran upah sesuai dengan penghitungan yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang diformulasikan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Sedangkan elemen serikat pekerja ingin UMK 2023 dihitung berdasarkan PP Nomor 76 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan formulasi menggunakan survei dan kajian mengenai kebutuhan hidup layak (KHL).

BACA JUGA: Depeko Unsur Serikat Pekerja Kota Bekasi Rekomendasikan 2 Nilai UMK


“Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme,” kata dia.

“Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada,” sambungnya.

Pada akhirnya, seperti biasa, rapat kemudian harus ditentukan dengan cara voting sehingga penetapan upah yang menggunakan formulasi berdasarkan Permenaker nomor 18, meraih suara terbanyak.

Depekab merekomendasikan kenaikan UMK Kabupaten Bekasi 2023 mencapai Rp5.137.575. (Adika F Utomo)