Sah! UMK Kabupaten Bekasi Direkomendasikan Naik Rp345 Ribu

Sah! UMK Kabupaten Bekasi Direkomendasikan Naik Rp345 Ribu
Ilustrasi. Rekomendasi UMK Kabupaten Bekasi tahun ini naik Rp354 ribu. Foto: Yuri Kim/pexels.com

POJOKSATU.id, BEKASI – Rapat pleno penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi 2023, merekomendasikan naik menjadi Rp5.137.575.


Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi, menerangkan, kenaikan upah ditetapkan setelah dewan pengupahan kabupaten (Depekab) menyelesaikan rapat pleno yang digelar hingga Selasa 29 November 2022, sore.

Bahwa diketahui jumlah peserta rapat itu sendiri yakni 31 orang dengan rincian 14 orang dari unsur Pemkab Bekasi, dua orang akademisi, tujuh orang dari Apindo dan delapan orang dari serikat buruh.

“UMK 2023 ditetapkan naik sebesar 7,2 persen. Kenaikan itu didasarkan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022. Ada selisih sebesar Rp345.731 dari sebelumnya. Pada UMK 2022 ini kan Rp4.791.843 menjadi Rp5.137.575. Ada kenaikannya 7,2 persen,” kata Edi, Selasa 29 November 2022.


BACA JUGA: Berkah Demo Buruh Bagi Pedagang di Disnaker Kota Bekasi

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi sebesar 3,65 persen, sedangkan inflasi 6,12 persen sehingga didapat kenaikan upah minimum sebesar 7,22 persen.

Dia menerangkan, setiap pihak mengajukan formula penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) masing-masing.

Berdasarkan informasi yang diterima Pojoksatu, unsur Apindo tetap menginginkan agar besaran upah sesuai dengan penghitungan yang tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang diformulasikan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Sedangkan elemen serikat buruh ingin UMK 2023 dihitung berdasarkan PP Nomor 76 tahun 2015 tentang Pengupahan dengan formulasi menggunakan survei dan kajian mengenai kebutuhan hidup layak (KHL).

“Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada,” tuturnya.

Rapat kemudian harus ditentukan dengan cara voting sehingga penetapan upah yang menggunakan formulasi berdasarkan Permenaker nomor 18, meraih suara terbanyak.

Selanjutnya hasil rapat pleno akan disampaikan kepada Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan yang selanjutnya menerbitkan surat rekomendasi untuk diajukan ke Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat. (Adika F Utomo)