Pengusaha Kota Bekasi Tolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, Simak Alasannya

Pengusaha Kota Bekasi Tolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, Simak Alasannya
Ilustrasi demo buruh di Kota Bekasi.

POJOKSATU.id, BEKASI – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, menolak Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 16 November 2022 lalu.


Penolakan itu sendiri disebabkan karena aturan penetapan upah minimum 2023 yang mengacu pada Permenaker itu dianggap memberatkan para pengusaha. Hal ini karena dalam aturan ini ditetapkan kenaikan upah minimun 2023 maksimal 10 persen.

“Apindo Kota Bekasi menolak Pemenaker Nomor 18 tahun 2022 itu. Kami pun juga sudah menggelar pertemuan, karena para pimpinan perusahaan mengeluh, cemas bahkan mengancam akan merelokasi pabriknya,” kata Ketua Apindo Kota Bekasi Farid Elhakamy, Jumat, 25 November 2022.

Dia menerangkan, pihaknya juga sangat menyayangkan sikap Menaker yang mengeluarkan Permenaker itu.


BACA JUGA: UMK 2023 Kota Bekasi Belum Dibahas, Tunggu Data Inflasi dari Badan Pusat Statistik

Padahal formula kenaikan upah minimum sendiri sudah mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021, sementara saat ini justru ada aturan baru yang justru dianggap Pemerintah memihak para pekerja.

“Dengan adanya keputusan menteri yang tiba- tiba merubah formula yang sudah ada, dimana kita belum tahu tujuannya apa. Kemungkinan adanya tekanan kuat dari berbagai pihak atau partai-partai dan lain-lain,” katanya.

Dikatakan Farid, dalam Permenaker 18/2022, minimal ini ada 3 masalah yang timbul. Pertama Permenaker ini mengangkat peraturan di atasnya, yaitu PP 36/2021.

Artinya status PP 36/2021 lebih tinggi dari Permenaker. Kedua, keputusan yang telah dikeluarkan itu tentu melawan keputusan Yudisial Review MK, yang menyatakan selama 2 tahun pemerintah tidak boleh mengeluarkan aturan yang bersifat strategis.

“Ketiga, dalam Pasal 81, PP 36/2021 berbunyi: Pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang melalukan penetapan UMK diluar ketentuan pasal ini akan dikenakan sanksi. Nah, kasihan pejabat kita ini dituntut ya,” pungkasnya. (Adika F Utomo)