Anggaran Kunker ke Luar Negeri Hampir 7 Miliar, PSI: Tidak Punya Empati

Anggaran Kunker ke Luar Negeri Hampir 7 Miliar, PSI Tidak Punya Empati
Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati. Foto: Istimewa

POJOKSATU.id, BEKASI – Anggaran kunjungan kerja ke luar negeri DPRD Kota Bekasi mencapai Rp6,9 miliar pada tahun 2022.


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi menyoriti anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota DPRD Kota Bekasi yang nilainya fantastis dan dianggap hanya menghabiskan biaya saja.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyebutkan apa yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.

Apalagi saat ini masyarakat masih dalam situasi sulit di tengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).


“Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi saat ini,” kata Tanti Herawati.

BACA JUGA: Jadwal SIM Keliling Kota Bekasi 29 September 2022

Dirinya menjelaskan, DPRD Kota Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp6,9 miliar.

Diketahui dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab, Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini.

Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera menyebut jika anggaran dinas dalam negeri, nilainya juga memiliki nilai anggaran yang cukup besar.

Dimana total seluruhnya berjumlah Rp23, 8 miliar. Tentunya dengan nilai anggaran yang fantastis dianggap sangat menyakiti masyarakat.

“Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri,” katanya.

BACA JUGA: Ayah Sejuta Anak yang Jualan Bayi di Bogor Pernah Diundang Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Pamer Surat Kepolisian

Melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.

Maka, pihaknya pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat

“Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini,” kata dia memungkas. (Adika F Utomo)