POJOKSATU.id, BEKASI – Aksi saling sindir antara PKS dan Partai Gelora Kota Bekasi terjadi secara terang-terangan. Hal ini dipicu kritikan Partai Gelora atas rencana rehabilitasi ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi yang menelan budget sebesar Rp6 miliar.
Ketua Partai Gelora Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, menilai Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah yang juga politisi PKS tidak memiliki empati dengan menyetujui pengerjaan renovasi ruang sidang yang menurutnya masih bagus dan layak.
Kritikan Ariyanto tersebut sontak ditanggapi PKS dengan sindiran. Humas DPD PKS Kota Bekasi, Adhika Dirgantara mengaku pihaknya tidak antikritik dan menerima berbagai masukan. Namun ia menyebut kritikan Ariyanto hanya sekedar pansos karena terkesan menyerang personal dan tendensius.
“Kami menyayangkan kritikan itu jadi lebih berasa nuansa pansosnya. Sangat disayangkan jadi subjektif dan mandul substansi,” kata Adhika.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto, menambahkan usulan renovasi dilontarkan Disperkimtan karena menilai ruang paripurna DPRD Kota Bekasi sudah layak untuk direnovasi berdasarkan kajian Sertifikasi Layak Fungsi, dimana gedung sudah berusia 20 tahun lebih.
“Apalagi persetujuan APBD ditandatangani oleh semua pimpinan. Tidak elok kalau tudingan itu ditujukan ke ketua DPRD saja,” ujar Bambang.
“Jadi kalau Ariyanto pernah menjadi anggota dewan, harusnya paham terkait proses penganggaran. Atau jangan-jangan dia sering tidak hadir dalam rapat-rapat pembahasan saat menjadi anggota dewan,” sambung dia.
Sindiran menohok PKS kembali dibalas oleh Ketua Partai Gelora Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata. Dia mengaku heran dengan sikap PKS yang terkesan ngotot membela rehab ruang paripurna. Hal ini menurutnya dapat melukai hati masyarakat yang sedang prihatin atas kenaikan harga-harga akibat penyesuaian harga BBM.
“Tentu ini menjadi pertanyaan besar kami, ada PKS dibalik proyek ini? Kenapa begitu semangat membela rehab ruang sidang paripurna tersebut?” kata Ariyanto dikomfirmasi, Jumat, 23 September 2022.
Ia menegaskan kritikan yang disampaikan pihaknya hanya sekedar menyambungkan aspirasi masyarakat dan seharusnya tidak disikapi secara emosional.
Sebaliknya, kata dia, suara penolakan ini sepatutnya menjadi bahan pertimbangan bagi PKS karena berdasarkan keresahan masyarakat.
“Justru kami obyektif, basisnya penolakan masyarakat terhadap rehab ruang sidang paripurna tersebut. Ini fakta. Bila PKS tak mendengar ini sebagai penolakan dari masyarakat, rasanya aneh ya, udah jelas penolakan tersebut,” ujarnya.
Ariyanto menegaskan, partainya hanya ingin menjalankan fungsi untuk saling memberikan masukan yang membangun sebagai bagian dari masyarakat. Terlebih mengingat kontrol adalah sesuatu yang diperlukan di alam demokrasi.
“Tentu kami sesalkan kenapa PKS malah seperti alergi dengan kritik. Padahal kritikan baik bagi demokrasi. Masa setiap masukan dan kritik disikapi sebagai bahaya dan pembelaan diri. Inikan bisa merusak tatanan demokrasi di Kota Bekasi,” celetuknya.
Ariyanto lantas meminta PKS untuk mewujudkan pernyataan yang kerap disebar di spanduk-spanduk mengenai rasa peduli terhadap kesulitan rakyat, salah satunya akibat kenaikan harga BBM.
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk pembuktian, yakni dengan menghentikan anggaran yang kurang tepat sasaran dan mengalokasikan untuk kepentingan rakyat. Termasuk anggaran renovasi ruang paripurna DPRD Kota Bekasi.
“Gak sulit kok kalau memang mau. Tinggal merubah anggaran rehab tersebut menjadi bantalan sosial untuk masyarakat yang tidak tercover dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Kritikan serupa juga disampaikan tokoh aktivis perempuan Kota Bekasi, Nyimas Sakuntala Dewi. Menurutnya, wakil rakyat harusnya bisa membedakan kepentingan yang bersifat urgent dan tidak. Mengingat rakyat masih terdampak pandemi dan kini ditambah dengan kenaikan harga BBM dan bahan pokok lainnya.
“Itu kan artinya rakyat sudah sulit, ditambah lagi dengan kesulitan. Intinya sudah jatuh, ditimpa tangga, ditiban lagi batu yang gede, tinggal matinya aja,” celetuknya.
Nyimas mengingatkan seorang pemangku jabatan yang memiliki kekuasaan, sejatinya memiliki rasa empati terhadap kesulitan rakyat. Terlebih dana yang dipergunakan untuk pembangunan berasal dari uang rakyat.
“Memang yang ngatur negara, tapi boleh dong dalam keadaan sekarang itu rakyat yang pertama diperhatikan. Kan ruangan sidang itu gak terlalu amat penting. Nanti kalau keadaan sudah baik, ya dibuat aja dengan dana yang akan datang, kan ada dana perubahan,” tegasnya.
“Apalagi keputusan ini bukan ketua dewan saja dong, semua menyepakati. Saya tidak mengatakan, bahwa tanggung jawab di ketua DPRD. Tetapi sebagai pucuk pimpinan, sebaiknya bisa lah lebih bijaksana lagi untuk menyikapi uang Rp 6 miliar itu,” pungkas Nyimas. (Adika F Utomo)