DPMD Kaji Aturan 1 RT Minimal 100 KK

DPMD Kaji Aturan 1 RT Minimal 100 KK
Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan DPMD Kabupaten Bekasi, Mien Aminah, saat meninjau pelaksanaan pemilihan RT RW serentak di Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, Minggu, 18 September 2022. Foto: Pojoksatu.id/Andi Saddam

POJOKSATU.id, BEKASIDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi sedang mengkaji revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW).


Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan pada DPMD Kabupaten Bekasi, Mien Aminah, menuturkan menjelaskan saat ini aturan yang berlaku yaitu satu RT minimal 40 kepala keluarga (KK).

“Rencananya satu RT itu ada 100 KK ya. Berdasarkan perbup lama itu masih 40-50. Ini masih dalam usulan dan tahap penelaahan,” kata Mien kepada awak media.


Kata dia, pengkajian itu sebagai bentuk penyesuaian dengan kondisi jumlah masyarakat saat ini.

BACA JUGA: Pemilihan Ketua RT dan RW Serentak di Burangkeng, Tim Monitoring Tinjau Langsung

Mien mengatakan usulan minimal satu RT 100 KK masih harus perlu kajian mendalam oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Karena, ini dianalisa dulu ya, apakah memungkinkan atau tidak,” paparnya.

Dalam pasal 6 tentang pembentukan RT dijelaskan minimal jumlah KK dalam satu RT yaitu 40 KK. Mien mengatakan RT/RW harus bisa menjadi RT tangguh.

“RT/RW kedepan mampu mengantisipasi ketahanan pangan, setalah pandemi selesai kita menuju pemulihan ekonomi, tentu lebih berat. Makanya PKK RT, PKK RW, dasawisma harus dibentuk, di situ bisa terhimpun jumlah akurat,” demikian kata dia. (Andi Saddam)