Kades Lambangsari Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pungli, DPMD Pertimbangkan Pengganti

Kades Lambangsari Jadi Tersangka Dugaan Pungli PTSL, DPMD Koordinasi ke Pj Bupati
Kades Lambangsari PH yang menjadi tersangka kasus dugaan pungli program PTSL Jokowi. PH kini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Foto: Istimewa

POJOKSATU.id, BEKASI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi mempertimbangkan untuk memberhentikan sementara jabatan Kepala Desa Lambangsari PH yang kini menjadi tersangka dugaan pungli program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap).


“Di sini kita lihat dari 2 aspek, jadi kalau peraturan perundang-undangan nanti pengenaan pasal pemberhentian dan sebagainya itu kan diatur, ada mekanismenya,” tutur Kepala DPMD Ida Farida, Kamis, 4 Agustus 2022.

“Jadi kita nanti ada juga aturan-aturan yang mendukung untuk itu, tidak akan keluar dari situ, tapi bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan,” sambung Ida.


Ida masih menunggu proses hukum selanjutnya terhadap PH. Saat ini Sekretaris Desa memimpin sementara Desa (Sekdes) Lambangsari, namun Ida berpendapat kewenangan sekdes terbatas dalam kebijakan strategis.Ia akan berkoordinasi dengan Penjabat Bupati Bekasi.

BACA JUGA: Kades Lambangsari Ditangkap Kejaksaan Gara-Gara Pungli PTSL

“Sekretaris Desa juga ada batasan-batasan yang menyangkut kebijakan strategis. Kalau ada SK tersendiri apapun harus dikonsultasikan ke Bupati,” tuturnya.

DPMD pun memastikan pelayanan di Desa Lambangsari saat ini masih berjalan normal.

Ida mengaku menunggu laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari melalui Kecamatan Tambun Selatan.

BACA JUGA: Sempat Viral, Begini Nasib Anggota Polantas yang Diduga Pungli di Tol Semanggi

“Kita lihat proses hukumnya yang sedang berjalan. Kita mematuhi semua usulan dan kita bekerja sesuai peraturan,” tuturnya.

Ida mengaku prihatin terhadap kasus yang menjerat PH. Pihaknya berpesan untuk seluruh Kepala Desa bekerja peraturan dan tertib administrasi.

Diketahui PH ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi hingga 21 Agustus 2022 untuk penyidikan lebih lanjut atas kasus dugaan pungli.

Dalam keterangan resmi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, PH disebut-sebut memungut sebesar Rp400.000 per sertipikat tanah yang diajukan untuk PTSL. (dam/pojoksatu)