Kabupaten Bekasi Harus Punya Pengadilan Hubungan Industrial

Kabupaten Bekasi Harus Punya Pengadilan Hubungan Industrial
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, usai beraudiensi dengan massa Aliansi Persatuan Rakyat Bekasi (Perak). Foto: Pojoksatu.id/Andi Saddam

POJOKSATU.id, BEKASI – Pendirian Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menjadi salah satu tuntutan yang diteriakkan massa buruh saat demonstrasi di Kompleks Pemkab Bekasi, Rabu, 3 Agustus 2022.


Saat ini PHI hanya berada di Coblong, Kota Bandung. Semua perkara perselisihan pekerja dan perusahaan bermuara di sana.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengatakan hingga saat ini sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi tidak memiliki PHI.


“PHI ada di Bandung, tidak fair. Sedangkan di sini kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi,” jelas dia usai audiensi dengan perwakilan massa Aliansi Persatuan Rakyat Bekasi (Perak).

BACA JUGA: Massa Buruh Mencapai 60 Ribu Orang, Polisi Ingatkan Jangan Sampai Ada Penyusup

“Saat ada kasus di Kabupaten Bekasi, teman-teman pulang pergi Bandung,” sambungnya.

Apabila PHI ada di Kabupaten Bekasi, jika ada perselisihan dengan perusahaan dibicarakan terlebih dahulu di Dinas Ketenagakerjaan.

Apabila tidak selesai, dan setelah itu mendapat anjuran dapat mendaftarkan perkara ke PHI.

“Ke depan kita akan berikan rekomendasi kepada Pj Bupati untuk segera bersurat kepada Mahkamah Agung agar lahir PHI di Kabupaten Bekasi,” jelas dia.

BACA JUGA: Di PHK Sepihak, Karyawan Bakal Adukan Perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial

“Infrastruktur berupa tanah sudah diwakafkan untuk PHI, APBD kita bantu itu yang jadi,” jelas dia.

PHI, kata Nyumarno, sudah menjadi tuntutan berbagai serikat buruh sejak lama.

“Hal yang sama itu dimulai 10 tahun lalu sudah disuarakan,” demikian dia.

BACA JUGA: Bersaksi di Pengadilan, Johnny Depp Ungkap Jadi Korban Kekerasan dari Ibu Kandungnya

Selain bangun PHI di Kabupaten Bekais, ada sejumlah tuntutan yang dibawa Aliansi Perak, seperti batalkan revisi KUHP, Cabut UU Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Turunannya, dan lainnnya.

Aliansi Perak terdiri atas sejumlah serikat buruh di antaranya KASBI, FPBI, GSPB, FSBM, dan lainnya. (dam)