POJOKSATU.id - Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, kembali turun langsung memberikan angin segar bagi masyarakat Banten.
Melalui program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Jaminan Sosial Keluarga, Pemprov Banten mengucurkan dana lebih dari Rp24,3 miliar yang disalurkan lewat Bank Banten pada Selasa, 11 Desember 2025.
Seluruh proses dibuat non-tunai demi memastikan penyaluran tepat sasaran dan transparan.
Baca Juga: PELAJARI SEKARANG! Contoh Soal Wawancara PPPK BGN 2025 Lengkap Dengan Jawaban
Dimyati menegaskan, bantuan ini bukan sekadar bagi-bagi uang, tetapi langkah serius pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi warga sekaligus memperkuat daya tahan sosial keluarga.
Program ini juga diharapkan dapat memutus potensi kemiskinan, mencegah gizi buruk, hingga menekan angka stunting.
“Ini bentuk kebaikan pemerintah untuk masyarakat. Bantuan ini harus jadi peluang usaha, bukan sekadar bantuan lewat,” ujar Dimyati, dikutip pojoksatu.id dari bantenprov.go.id.
Tahun ini, program UEP menyasar 2.450 keluarga dengan masing-masing mendapatkan Rp2 juta per Kartu Keluarga.
Sementara Jaminan Sosial Keluarga diberikan kepada 33.000 keluarga, menghabiskan anggaran sekitar Rp19 miliar.
Dimyati juga mengingatkan keras agar dana UEP tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif.
“Dua juta ini jangan dipakai beli sepeda atau HP. Jadikan modal usaha. Bikin kue, jualan bakso, kerajinan, apa saja yang bisa diputar. Manfaatnya jauh lebih besar,” tegasnya.
Yang menarik, 95 persen penerima UEP adalah perempuan. Menurut Pemprov Banten, perempuan dinilai lebih teliti dan amanah dalam mengelola modal usaha.
Selain itu, mereka juga dianggap lebih siap menghadapi kondisi ketika suami atau pencari nafkah utama mengalami risiko pekerjaan.
“Kalau ibu-ibu kuat, keluarga ikut stabil. Perempuan adalah pilar ekonomi rumah tangga,” kata Dimyati.
Tak hanya modal usaha, Jaminan Sosial Keluarga juga difokuskan untuk dukungan gizi anak agar terhindar dari stunting dan gizi buruk.
Dimyati juga mengingatkan siapapun untuk tidak coba-coba melakukan pemotongan dana bantuan.
“Bantuan sudah kecil, kalau dipotong lagi itu zalim. Tidak boleh ada pungli. Bantuan harus utuh sampai ke tangan warga,” tegasnya.
Penyaluran melalui Bank Banten menjadi cara pemerintah memastikan proses distribusi berjalan transparan.
Baca Juga: Jelang Nataru, Disperindag Tangerang Cek Akurasi Alat Ukur BBM di Enam SPBU Padat Kendaraan
Dimyati berharap, modal UEP bisa menjadi “bola salju” yang tumbuh besar, memunculkan banyak pelaku usaha baru di Banten.
Penyerahan simbolis dilakukan kepada beberapa penerima, di antaranya Depi Khairaini, Manawiyah, Yumiati, Androi, Abdul Hayi, dan Sutariah.***
