POJOKSATU.id - Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, menutup rangkaian Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 dengan pesan tegas kepada jajaran pemerintahan.
Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (16/12/2025).
Dalam arahannya, Dimyati menekankan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak boleh diwarnai kepentingan sempit maupun praktik persekongkolan.
Baca Juga: Pemkab Tangerang Bangun Tugu Titik Nol Rp2,15 Miliar, Warga Geram dan Minta Transparansi
Ia mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintah menjaga integritas sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, cara berpikir eksekutif harus jauh ke depan, menyeluruh, serta tersusun dengan baik.
Setiap kebijakan, kata dia, harus dilandasi niat tulus untuk kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga: Sudah Penuhi Syarat, THR TPG 100 Persen 2025 Masih Belum Cair? Banyak Guru Terjebak Masalah Ini
“Pola pikir eksekutif harus masif, terstruktur, dan sistematis. Lakukan yang terbaik dengan niat yang baik, jangan sampai ada persekongkolan yang terencana,” tegas Dimyati, dikutip pojoksatu.id dari bantenprov.go.id.
Dimyati juga menyoroti pentingnya kualitas perencanaan sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menilai, besaran anggaran bukan ukuran utama, melainkan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Pasar Royal Baroe Siap Diresmikan Akhir Desember, Pemkot Serang Siapkan Gebrakan Ekonomi Baru
“Sekecil apa pun anggarannya, harus jelas hasil dan dampaknya. Ada output, outcome, manfaat, dan dampak nyata. Itu hanya bisa dicapai dengan perencanaan yang matang dan arah kebijakan yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, perencanaan yang baik akan meminimalkan kesalahan sekaligus memastikan program berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Lebih jauh, Dimyati menyebut forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota di Banten.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan berjalan selaras dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
“Tujuannya agar ada kesesuaian program dan kesinambungan pembangunan,” katanya.
Tak kalah penting, Dimyati menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari birokrasi, masyarakat, pemangku kepentingan, akademisi, hingga media.
Menurutnya, partisipasi lintas elemen akan menghasilkan perencanaan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Baca Juga: Pemkot Mataram Buka Suara soal CPNS 2026! Kebutuhan ASN Tembus 12.000 Formasi
“Kalau semua dilibatkan, partisipasi terbangun dan hasil perencanaannya juga akan jauh lebih baik,” pungkasnya.***
