POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Banten kembali unjuk gigi dalam komitmennya memberantas korupsi.
Visi besar Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi”, kembali digaungkan sebagai arah tegas pembangunan provinsi.
Penguatan komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Inspektorat Banten sekaligus Ketua FORPAK-API, Ratu Syafitri Muhayati.
Baca Juga: Gelombang Peralihan KKS Terbesar, Warga Diminta Waspada Jadwal Baru dan Potensi Salah Salur
Ia menyampaikannya saat menjadi pembicara dalam sesi Best Practices Kemandirian Forum pada peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Fitri hadir di Aula Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Pemprov DIY, bersama para ketua dan anggota Forpak API dari berbagai daerah.
Acara yang berlangsung 6–9 Desember 2025 itu menjadi ajang berkumpulnya para penggerak integritas se-Indonesia.
Baca Juga: Bank Banten Serahkan Rp112,4 Juta, Andra Soni Tegaskan Banten Siap Bantu Korban Banjir Sumatera
Dalam penyampaiannya, Fitri menegaskan bahwa urusan memberantas korupsi bukan pekerjaan satu dua orang saja, tetapi tanggung jawab bersama.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dari diri saya, tapi kita semua. Harus ada langkah kolektif yang saling menguatkan,” tegasnya di depan para peserta, dikutip pojoksatu.id dari bantenprov.go.id.
Ia juga memanfaatkan forum tersebut untuk kembali menguatkan visi pembangunan Banten yang menjadi landasan kebijakan daerah.
Baca Juga: Penampakan Warga Jakarta Pemegang KJP Antre Sembako Murah di Gerai Pasar Jaya
“Saya tegaskan di sini, visi Banten adalah Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Fitri menambahkan bahwa pembangunan integritas di daerah merupakan kontribusi nyata Banten dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin Banten maju, berintegritas, dan bermartabat. Jika daerah kuat, maka Indonesia Emas 2045 makin mudah diwujudkan,” jelasnya.
Pada sesi tersebut, Fitri juga membeberkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kemandirian forum.
Mulai dari agenda kerja yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, optimalisasi platform digital untuk koordinasi, hingga monitoring dan evaluasi rutin.
Ia juga mendorong kolaborasi aksi serta berbagi pengetahuan antaranggota sebagai bentuk penguatan gerakan antikorupsi di tingkat daerah.
Rangkaian Hakordia 2025 ini menjadi ruang penting bagi para penyuluh antikorupsi dan agen integritas untuk memperluas jejaring, berbagi pengalaman, dan menyatukan komitmen nasional.
Pemprov Banten menegaskan tetap berada di garis depan dalam upaya membersihkan tata kelola pemerintahan melalui semangat pembangunan yang adil, transparan, dan penuh integritas.***
