POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Banten mulai tancap gas menyiapkan arah kebijakan APBD 2026.

Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sepenuhnya berpedoman pada RKPD 2026 dan disinkronkan dengan kebijakan pusat serta pemerintah kabupaten/kota.

Usai menghadiri paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS di Gedung DPRD Banten, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga: Akhir Penantian 21 Tahun, Satpam Honorer di Bojonggede Akhirnya Resmi Diangkat PPPK

Andra menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus realistis dan akuntabel. Kerangka ekonomi makro daerah mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga indikator makro lain menjadi dasar penyesuaian.

“Penyusunan kebijakan ini harus rasional, realistis, dan sesuai kondisi terkini,” ujarnya.

Tahun anggaran 2026 juga menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Karena itu, Andra menekankan pentingnya penyelarasan prioritas daerah dan nasional serta pemenuhan belanja wajib.

Baca Juga: Aksi Teatrikal ICW Desak KPK Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution Kasus Korupsi Jalan Dinas PUPR

Di momen ini, ia juga menyoroti delapan program unggulan Pemprov Banten yang bakal menjadi lokomotif pembangunan: Banten Bagus, Banten Cerdas, Banten Indah, Banten Kuat, Banten Makmur, Banten Melayani, Banten Ramah, dan Banten Sehat.

Dalam kesepakatan KUA-PPAS, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp9,94 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan lebih dari Rp10 triliun.

Alhasil, muncul defisit sekitar Rp57,04 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.

Baca Juga: Cuti Guru dan TPG! Apa Saja Syarat, Batasan, dan Risiko bagi Hak Sertifikasi?

Andra juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal 2026 akan menyesuaikan dengan Transfer ke Daerah (TKD). Meski begitu, ia mengajak semua pihak tetap optimistis.

Penyesuaian ini, katanya, harus dijadikan pemicu kreativitas daerah dalam mengelola anggaran dan meningkatkan PAD secara inovatif.

“Belanja harus lebih tepat sasaran dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS 2026 bisa segera dibawa ke pembahasan Raperda APBD 2026 bersama DPRD Banten.

“Mari kita kawal pembangunan Banten agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.***