POJOKSATU.id - Warga Kecamatan Bojonegara dan Puloampel kembali dibuat kecewa. Audiensi yang dijadwalkan Rabu, 26 November 2025.

Yang seharusnya menghadirkan Gubernur Banten Andra Soni, justru kembali tanpa kehadiran orang nomor satu di Banten itu.

Warga merasa dibohongi karena sebelumnya dijanjikan bisa bertatap muka langsung dengan gubernur usai aksi pada 17 November lalu.

Baca Juga: Warning! Banyak Video Praktik Mengajar UKPPPG Ditolak Karena Pencahayaan Buruk

Koordinator Lapangan Aksi Damai GMBPB, Fahmi Adam, menegaskan bahwa janji yang disampaikan Sekda Banten saat aksi berlangsung terbukti kosong.

Menurutnya, Sekda berjanji memfasilitasi pertemuan langsung dengan gubernur dalam waktu 2×24 jam.

Namun hingga hari ini, tak ada satu pun langkah konkret dari Pemprov Banten.

Baca Juga: Iuran BPJS Tak Naik hingga Pertengahan 2026, Pemerintah Suntik Dana Rp 20 Triliun

“Janji itu menguap. Tidak ada komunikasi, tidak ada tindak lanjut. Seolah kami ini tidak dianggap,” ujar Fahmi, yang juga Ketua Umum IKMBP, Rabu 26 November 2025, DIKUTIP POJOKSATU.id dari radarbanten.co.id.

Fahmi menambahkan, ketidakhadiran gubernur pada audiensi kali ini menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat hanya diterima setengah hati.

Acara yang mengangkat tema monitoring dan evaluasi Kepgub Banten No. 567/2025 itu kembali dipimpin Sekda, bukan gubernur yang seharusnya menjadi pengambil keputusan tertinggi.

Baca Juga: Kebakaran Maut Hong Kong Tewaskan 2 WNI, Apartemen Terbakar, PMI Jadi Korban

“Kami datang bukan untuk mendengar bahasa-bahasa normatif. Kami butuh kepastian dari pemegang kuasa kebijakan, bukan perantara,” tegas Fahmi.

Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk pengkerdilan terhadap perjuangan warga Bojonegara-Puloampel yang selama ini terdampak persoalan truk tambang.

Aspirasi yang ingin disampaikan langsung kepada gubernur justru berakhir dengan kekecewaan berulang.

Fahmi mendesak Gubernur Andra Soni segera turun tangan memimpin dialog terbuka tanpa birokrasi yang bertele-tele.

Baca Juga: Cara Daftar BPJS Online Lewat Mobile JKN, Bisa Selesai dalam Hitungan Menit

Menurutnya, polemik truk tambang tidak bisa diselesaikan hanya dengan rapat formal yang tak menyentuh inti masalah.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada niat baik dari Pemprov, kami siap mengambil langkah strategis agar suara masyarakat benar-benar didengar,” pungkasnya.***