POJOKSATU.id - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya belanja daerah yang tepat sasaran, berkualitas, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh kepala daerah di Banten memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pesan itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri Gebyar Apresiasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! PPPK Bangka Akan Terima JHT Rp10 Juta Bersamaan Dengan Pelantikan

Yang digelar BPKAD Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (18/12/2025).

Menurut Andra, belanja daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat jika dirancang secara tepat. Karena itu, ia menekankan agar peningkatan belanja daerah terus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berorientasi pada hasil.

Selain belanja, Andra juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Honda Daya Jayadi Racing Team Siap Tampil Kompetitif di Kejurda Road Race IMI Jabar Seri ke-3

Ia menyebut penguatan kapasitas fiskal daerah dapat ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

“Kemandirian fiskal bisa diperkuat melalui desentralisasi fiskal dan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang maksimal,” ujar Andra, dikutip pojoksatu.id dari bantenprov.go.id.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD, termasuk pembinaan dan pengawasan.

Baca Juga: Anggota DPRD Kota Cirebon Rinna Suryanti Raih Person of The Year 2025 Radar Cirebon

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Banten, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi menuju Banten yang maju dan berkeadilan,” jelasnya.

Deden mengungkapkan, penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah semester II tahun anggaran 2025 didasarkan pada sembilan indikator utama.

Mulai dari penyusunan APBD, opini BPK, kepatuhan tindak lanjut rekomendasi, hingga indeks integritas daerah dari KPK.

Hasil penilaian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tangerang keluar sebagai peringkat terbaik dengan predikat sangat baik dan nilai 92,50 poin.

Baca Juga: ASN dan Pekerja Swasta Boleh WFA Akhir Tahun, Tetapi Beberapa Sektor Ini Tetap Harus WFO

Posisi kedua diraih Pemerintah Kota Tangerang dengan nilai 91,50 poin, disusul Pemerintah Kota Tangerang Selatan di peringkat ketiga dengan nilai 90,50 poin.

Selanjutnya, Pemkab Lebak, Pemkot Serang, dan Pemkab Serang juga meraih predikat sangat baik. Sementara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Cilegon masuk kategori baik.

Selain kabupaten dan kota, apresiasi juga diberikan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten.

Baca Juga: TPG Guru Belum Cair Juga di TW3 dan TW4, Ini Jawaban Kapan Cair yang Perlu Dipahami

Mulai dari pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat perencanaan, bendahara pengeluaran, hingga pengurus barang terbaik berdasarkan kategori nilai anggaran dan aset.

Deden menegaskan, hasil penilaian tersebut merupakan kerja tim yang melibatkan berbagai unsur perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten, sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas.***