POJOKSATU.id - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang dibuat kewalahan menghadapi tumpukan rumah tak layak huni (RTLH) yang jumlahnya tembus puluhan ribu unit.

Penyebabnya klasik: anggaran bantuan dari pusat tak kunjung naik, sementara harga material bangunan terus meroket.

Kepala DPKPP Pandeglang, Roni, membeberkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang seharusnya membantu ribuan keluarga miskin itu stagnan selama tujuh tahun.

Baca Juga: Istana Kepresidenan Cipanas Buka Program Magang 2026, Lima Posisi Dibutuhkan

Nilainya tetap Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan material dan Rp2,5 juta untuk upah.

“Nilai itu sudah jauh dari cukup untuk membangun rumah yang benar-benar layak. Harga material naik tiap tahun, bantuannya tidak,” ujar Roni, Sabtu 29 November 2025, dikutip pojoksatu.id dari radarbanten.co.id.

Data DPKPP menunjukkan, ada 68 ribu RTLH di Pandeglang. Dari jumlah itu, baru 28 ribu rumah berhasil diperbaiki.

Baca Juga: Murah Tapi Tidak Murah Hati, Ketika Janji Rp 100 Ribu Internet Rakyat Mengecewakan Pelanggan

Artinya, masih sekitar 40 ribu unit lagi yang menunggu uluran bantuan.

“Setiap tahun kita hanya bisa sentuh puluhan unit. Jauh sekali dari kebutuhan,” tegasnya.

Untuk tahun 2025, Pemkab Pandeglang hanya mampu mengalokasikan APBD bagi 36 unit perbaikan. Rinciannya, 35 unit program reguler dan satu unit bantuan lewat program TMMD.

Baca Juga: Mulai Besok Car Free Day Kabupaten Bogor Hadir di 16 Kecamatan, Ini Lokasinya

Keseluruhan program itu rampung berkat dukungan tenaga TNI yang turun langsung ke lapangan.

Bantuan tersebut tersebar di 17 kecamatan. Namun proses verifikasi diperketat karena BSPS sifatnya stimulan.

“Kalau kemampuan swadaya masyarakat lemah, rumah itu tidak akan selesai. Itu risiko yang selalu kami hadapi,” jelas Roni.

DPKPP juga menegaskan bahwa rumah bantuan wajib memenuhi standar hunian sehat, termasuk pembangunan septic tank dan sanitasi layak.

Tetapi medan lapangan sering tak bersahabat. Cuaca ekstrem dan akses jalan rusak membuat distribusi material kerap tersendat.

Baca Juga: Sibolga Masih Terisolasi Hingga Hari Kelima Bencana Banjir Longsor, Total Meninggal Sumut 166 Orang

“Musim hujan benar-benar bikin proyek mandek,” tambahnya.

Meski jumlah bantuan terbatas, Roni menegaskan bahwa manfaat BSPS langsung dirasakan warga.

Banyak keluarga yang akhirnya bisa tinggal di rumah yang lebih sehat dan manusiawi.

Baca Juga: Bank Buka Weekend, Solusi Aktivasi Rekening Bansos 2025 saat Sabtu–Minggu

“Hunian layak itu berpengaruh pada karakter keluarga dan kesehatan. Warga juga tidak lagi buang air sembarangan,” katanya.

Kini DPKPP tengah memperbaharui data RTLH untuk mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah dan mendorong pemerintah pusat agar meninjau ulang nilai BSPS yang sudah tujuh tahun tak bergeser.

Roni menyebut, tantangan daerah seperti Pandeglang mestinya mendapat perhatian khusus.

“Wilayah kita luas, ada 35 kecamatan. Harga bahan di satu kecamatan dengan yang lain saja beda jauh. Kebijakan anggaran harus ikut menyesuaikan,” tutupnya.***