POJOKSATU.id - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya akses keuangan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat.
Langkah ini dinilai efektif untuk melindungi warga dari jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Dalam kegiatan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025), Andra menyampaikan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pembiayaan formal.
Baca Juga: Wastra Banten Tembus Panggung Dunia, Dekranasda Gaungkan Budaya Lewat Fashion Internasional
Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak pada lembaga keuangan tidak resmi yang merugikan.
“Jika akses keuangan bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah, masyarakat akan lebih mandiri,” ujar Andra, Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan akan mendorong ekonomi lokal tumbuh lebih sehat.
Baca Juga: Usai Kritik Polri, Pengamat Ingatkan Tanggung Jawab Moral Purnawirawan TNI di Ruang Publik
Andra juga mengapresiasi Kota Tangerang Selatan yang menjadi daerah dengan percepatan akses keuangan terbaik.
Menurutnya, capaian ini bisa menjadi contoh nyata bagi kabupaten dan kota lain di Banten.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui forum ini, strategi percepatan akses keuangan diharapkan dapat diterapkan lebih efektif di daerah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penguatan akses keuangan sejalan dengan visi nasional memperluas pembiayaan formal.
Ia menilai langkah ini juga menjadi solusi konkret untuk menekan maraknya pinjol ilegal.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit UMKM masih tergolong rendah, yakni hanya 1,3 persen pada 2024.
Ia menilai perlu adanya percepatan dan edukasi agar masyarakat lebih melek keuangan.
Baca Juga: Profil Heryanto Pelaku Pembunuhan Dina Oktaviani, Istrinya Ternyata Mantan Pegawai Alfamart
Andra Soni berharap dukungan lembaga keuangan dapat mempercepat terwujudnya akses keuangan yang inklusif di Banten.
Dengan begitu, masyarakat bisa terbebas dari praktik keuangan yang merugikan.
“Kita ingin masyarakat Banten hidup tanpa ketergantungan pada rentenir dan pinjol,” tegasnya.
Baca Juga: Benyamin Davnie Hadirkan Konsep Baru Pameran Otomotif Edukasi Pajak di Tangsel OtoZone 2025
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berkomitmen menghadirkan sistem keuangan yang berpihak pada rakyat kecil.
Melalui kebijakan inklusif dan edukasi keuangan berkelanjutan, Pemprov Banten bertekad memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini juga menjadi fondasi untuk membangun ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing.***
