Meriahkan HUT Banten, DPRD Tulis Surat Agar Seluruh OPD Iuran Duren

Foto surat iuran duren DPRD banten.

POJOKBANTEN.com, Serang – Beredarnya foto surat resmi yang menggunakan kop surat DPRD Banten dan bertandatangan Ketua DPRD Banten Andra Soni, yang meminta PJ Gubernur untuk menugaskan seluruh kepala OPD menyiapkan buah duren di kantor Sekretariat DPRD Banten pada tanggal 4 Oktober 2022, menuai berbagai kritik.


Salah satunya dari Koordinator Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Ucu Nur Arief Jauhar. Menurutnya, meski perihal surat itu Himbauan, tapi isinya menugaskan.

Jika diamini PJ Gubernur, maka kegiatan penyediaan duren di Sekretariat DPRD Banten itu resmi kegiatan Pemprov Banten.

Secara otomatis, anggaran kegiatan harus disediakan dari APBD. Benarkah APBD murni dan/atau perubahan sudah menganggarkan penyediaan duren?


Baca Juga : Dirut Bank Banten Bungkam ke Awak Media

“Tanpa perlu melihat dokumen APBD, daku yakin tidak ada anggaran duren untuk Sekretariat DPRD Banten. Karena kalau ada, Ketua DPRD Banten tidak mungkin kirim surat itu. Lalu apa hak DPRD Banten meminta duren yang tidak ada anggarannya? Terus darimana OPD harus menyediakan anggaran itu? Geser anggaran? Saving proyek? Rabat? Komisi? Cashback proyek,” ujarnya, Sabtu (01/10/2022).

Jika bantuan atau sumbangan, lanjut Ucu Maka kalimatnya tentu bukan ‘meminta PJ Gubernur menugaskan’, tapi ‘memohon PJ Gubernur menghimbau pribadi eselon 2 untuk membantu penyediaan duren’. Atau kalimat lain yang maknanya permintaan bantuan.

“Di luar esensi surat, permintaan duren ini juga lucu. Surat tertuju ke PJ Gubernur, tapi beberapa dinas mengakui sudah menerima surat tersebut. Padahal, mengacu pada isi surat, OPD seharusnya menerima Surat Tugas. Karena permintaan DPRD Banten agar PJ Gubernur menugaskan, bukan mengedarkan,” jelasnya.

Bentuk surat duren yang beredar menunjukan kejanggalan yang fatal. Di bawah kata ‘Perihal:’ di sebelah kiri hingga ke kata ‘Di Tempat’ di sebelah kanan, tampak garis putus-putus. Seperti bekas tulisan yang terpotong.

Jejak ini mengindikasikan, surat duren itu diduga dibuat dari 2 buah surat. Surat pertama, Bagian atas dari kop hingga ke ‘Kepada Yth’. Surat kedua, mulai dari isi surat hingga ke tandatangan Ketua DPRD Banten.

Baca Juga : LPA Berganti Nama dan Logo Baru Jadi Komnas Anak Provinsi Banten

Diduga kedua surat itu disatukan menggunakan aplikasi foto editing. Sayang tidak dirapihkan, sehingga ada bagian surat yang seharusnya dihapus, tidak terhapus. Maka tampak seperti garis putus-putus.

Ucu menegaskan, surat tersebut jelas telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai dari Undang-Undang Kearsipan, Peraturan ANRI Tata Naskah Dinas, Permendagri Tata Naskah dan Pergub Banten Tata Naskah.

“Berdasarkan aturan-aturan itu, maka wajar jika saya awalnya menyangsikan surat tersebut. Karena surat duren itu tidak autentik, tidak absah dan tidak terjaga kepercayaannya seperti disyaratkan aturan Tata Naskah,” ungkapnya.

Ucu mengatakan, hal itu jelas menunjukan, Ketua DPRD Banten dan Sekretariat DPRD Banten tidak memahami soal Tata Naskah Dinas. Terus yang dipahaminya apa? Awas jangan dijawab proyek.

“Saya jadi teringat tiga kata yah? Gratifikasi, Pungli dan Memalak. Lucu sebenarnya, untuk urusan duren saja DPRD Banten sampai mengeluarkan surat resmi. Padahal tinggal telepon saja beres,” kata Ucu.

Baca Juga : Resmob Polda Banten Bersama Polres Pandeglang Ungkap Kasus Penemuan Mayat di Sungai Cilemer

Padahal, menurut Ucu. seharusnya tinggal patungan anggota dewan dan pejabat Setwan. Ada sekitar 100 orang. Jika Rp1 juta per orang, sudah terkumpul sebesar Rp100 juta.

“Setelah surat duren diterima OPD, saya keliling. Mematok partisipasi rata-rata Rp20 juta. Ada 39 OPD. Bakal terkumpul sekitar Rp780 juta dari iuran duren itu,” terang Ucu

Sedangkan, kata Ucu. Harga duren maksimal Rp100 juta saja sudah terlihat buaaanyak. Honor pelaksanaan partisipasi duren anggap Rp100 juta juga.

Jadi masih tersisa Rp680 juta. Jika dibagiin ke anggota dewan, masing-masing masih kebagian Rp5,8 juta. (Dinar/Pojokbanten)