Wamen Dikdasmen soal Kasus Bunuh Diri Siswa SD di NTT: Bukan Faktor Tunggal, Perlu Pendekatan Struktural

POJOKSATU.id, Kota Bandung - Kasus bunuh diri anak SD di NTT diakui Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen) RI Fajar Riza Ul Haq kejadian yang membuat prihatin banyak pihak.

Namun ia memastikan itu bahwa penyebanya bukan faktor tunggal.

"Kita tentu prihatin, berharap kejadian semacam itu tidak terjadi lagi. Tetapi yang ingin kami lakukan bukan respon sporadis atau respon kasuistik tapi kasus bunuh diri di NTT itu bersifat kebijakan atau pendekatan struktural. Dari kasus di NTT dari banyak studi kita tahu itu bukan faktor tunggal," jelasnya di SMPN 70, Jumat (6/2/2026).

Kata dia banyak faktor kenapa anak tersebut memutuskan melakukan tindakan bunuh diri itu.

Pihaknya tidak ingin menghakimi, yang kedua juga ingin menjaga privasi keluarga korban yang bersangkutan termasuk juga teman sebayanya di sekolah.

"Karena saya dengar teman sebaya terganggu dengan pemberitaan yang mungkin agak berlebihan," ucapnya.

Fajar ingin menekankan bahwa sebenarnya Kementerian sudah melakukan kebijakan-kebijakan jangka panjang untuk mengatasi persoalan yang muncul di kalangan anak-anak.

Misalnya, tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.

Agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang sehat dan bisa jauh dari tekanan hidu, depresi atau stres atau disebut dengan masalah mental.

Kementerian pun sudah melakukan kebijakan agar guru-guru di sekolah itu punya fungsi sebagai guru wali atau guru pendamping.

Karena selama ini, di sekolah ini guru kurang cepat mendeteksi persoalan anak-anaknya, dengan keberadaan guru wali dan memperkuat peran konseling guru BK di sekolah.

"Kita ingin para guru itu yang pertama bisa mendeteksi persoalan anaknya karena kadang persoalan anak itu kan muncul di keluarga, dibawa ke sekolah gurunya tidak sadar, lalu dia membiarkan makanya kita memperkuat dengan keberadaan guru wali dan memperkuat konseling," tegasnya.

Kemudian kata dia mulai merevitalisasi fungsi UKS. Karena fungsi UKS itu berperan penting menjembatani antara sekolah dan puskesmas ketika anak-anak ada gejala yang tidak wajar.

"Itu sebenarnya Guru wali harus bisa mendeteksi lalu dibawa ke UKS, diajak konsultasi kalau tidak bisa diatasi maka UKS ini yang merekomendasikan. Kementerian Kesehatan akan memploting satu tenaga psikolog, klinis di tiap Puskesmas," paparnya.

Lanjut Fajar, intervensi pemerintah adalah intervensi kebijakan. Karena seperti diketahui anak zaman sekarang memang tingkat kasuistiknya tinggi.

"Faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, kadang juga faktor tekanan teman.

Dari data yang kita punya misalnya, memang angka bunuh diri ini relatif turun naik sebenarnya tapi angka cukup tinggi, bahkan kalau dari data pusat data informasi Bareskrim polri itu tahun kemarin 2025, itu angkanya sampai 1200 nah kita gak tau faktornya apa, tapi kita mengatakan ini adalah problem yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita, problem mental, problem psikologis, problem emosional yang mungkin dipicu oleh faktor ekonomi mungkin ya," ujarnya.

Pihaknya enggan menghakimi kasus yang di NTT Ngada itu, namun dilihat secara makro dan penyelesaian secara kebijakan.

"Ada yang bilang faktor kemiskinan ini sangat kompleks, memang iya ada faktor kemiskinan mungkin juga ada faktor sosial, ada faktor emosional yang saya dengar anak ini tidak lagi dalam asuhan keluarganya, orang tuanya mungkin bercerai, father less tinggal sama neneknya Ya mungkin itu berpengaruh pola pengasuhan," tuturnya.

Masih kata Fajar, anak yang bersangkutan terdaftar penerima PIP. Bahkan di sekolahnya ada 72 anak penerima PIP, termasuk almarhum.

PIP tahun lalu untuk anak yang bersangkutan sudah cair di bulan November 2025. Penggunaan untuk seragam, sepatu, buku, alat tulis dan yang lain-lain lah.

"Jadi dari sisi ini sudah. Kami tidak ingin menjelaskan persoalan PIP sebenarnya, ini komplek sekali persoalan psikologis, emosional berkeinginan dengan persoalan faktor ekonomi. Mungkin juga soal hubungan sosial mereka itu berdampak yang lumayan kritis. Anak usia 10 tahun itu sebenarnya nggak tahu arti bunuh diri. Mungkin dengan cara itu dia berpikir masalah akan selesai. Kan dia belum mengerti, belum sadar sebenarnya. Jadi ini hal-hal yang mungkin harus kita pahami. Nah Oleh karena itu kami di kementerian punya intervensi jangka panjang tadi misalnya tadi memperkuat kembali peran guru BK di sekolah. Itu sudah kita tekankan, juga peran UKS, dan mengaktifkan namanya guru wali. Jadi gurulah yang di sekolah yang mendeteksi pertama kalau ada masalah psikologis dengan anak-anaknya itu.

Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menambahkan, merespon kasus tersebut sebetulnya Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan tugas ke Dinas Kesehatan setiap tahun mengeluarkan survei kesehatan mental bagi anak SD, SMP, dan SMA.

"Data 2025 ada 10.000 orang anak SD, SMP, dan SMA di Kota Bandung yang mengalami masalah Kesehatan mental. Nah untuk itu pak Kadisik sudah menyiapkan program," ujar Farhan.