POJOKSATU.id, Kota Bandung - Walikota Bandung menegaskan setelah menandatangani fakta integritas seluruh Kepala Sekolah, SLB, TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri dalam rangka sistem penerimaan murid baru (SPMB) se Kota Bandung diharapkan tidak ada yang melanggar aturan.

"Karena bagaimanapun juga memang kita ingin menunjukkan bahwa kita betul-betul niat bahwa SPMB yang sekarang ini bersih. Berbagai macam edukasi kita lakukan, dipareuman lah hiji-hiji (dimatikan satu-satu) gitu ya, supaya kita juga bisa menunjukkan kualitas kerja yang baik," tegas Farhan usai penandatanganan fakta integritas di SMPN 2 Jl Sumatera Kota Bandung, Selasa (24/6/2025).

Menurut Farhan dalam penindakan ini pihaknya tidak bisa bergerak sendiri melainkan harus bersama-sama.

"Ada Pak Dandim, ada Pak Wakapolres, ada Pak Intel juga dari Kejaksaan Negeri. Jadi kita kompak. Pesan ini mah dalam rangka menjaga supaya SPMB berjalan dengan baik dan lancar," harapnya.

Lanjutnya untuk pola pengawasan lebih ketat, artinya ia bersama wakil wali kota bakla punya tim khusus yang akan langsung berada di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang memang dilihat data peminatnya banyak.

Farhan pun menyampaikan kalau penegakan hukum tetap harus ada di kepolisian dan kejaksaan lewat mekanismenya dan mereka pun melakukan pengawasan dan mendeteksi.

Sementara dari TNI memastikan bahwa tidak ada intervensi-intervensi yang nyeleneh.

"Sehingga butuh backing. Iya dong, backing yang bener ini mah. Jadi kalau saya ditelepon sama orang-orang kuat gitu, saya masih bisa bilang: “Tolong ke Pak Dandim, Pak Dandim tolong nih, saya ada yang neror,” gitu. Misalnya gitu lah ya," paparnya.

Pemkot dan Dewan pun kata dia punya mekanisme untuk menangani tekanan-tekanan politik dalam hal SPMB.

"Ya kita ngertilah tekanan itu pasti ada. Yang namanya menjaga dan memastikan masa depan anak kan ya demi anak semua dilakukan. Tapi pada saat bersamaan kami juga memastikan bahwa upaya tersebut dilakukan dalam sebuah koridor hukum yang benar," tuturnya.

Untuk pembuktian indikasi jual beli kursi sendiri, Farhan bersyukur tidak ada karena berhasil di cegah.

"Alhamdulillah tidak ada. Mereka pada mundur teratur ketika saya gebrak-gebrak. Tidak ada, sejauh ini mereka berhasil kita cegah untuk melakukan transaksi," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Farhan pun menghimbau para orang tua agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan lagi.

"Saya mengerti sekali bahwa kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ketahuilah bahwa pastikan anak-anak kita mendapatkan kursi di sekolah yang diinginkan itu dengan cara yang bersih. Jangan dengan cara-cara yang kotor, kasihan budak. Memasukan anak di sekolah tapi menggunakan cara tak benar. Ingat juga bahwa yang akan kita pidana tidak hanya penerima pungli, tapi juga pemberi pungli. Jadi kasihan anak lah," imbuhnya.

Soal anggapan sekolah favorit, kata Farhan itu hanya persepsi. Dan pihak ha tidak mungkin mengeluarkan perda anti-sekolah favorit, akan jadi aneh.

Masing-masing orang kata dia punya ide di dalam kepalanya sendiri seperti apa itu sekolah favorit. Maka itu mah pihaknya tidak akan mencegah.

"Ramai-ramai daftar ke satu sekolah tertentu, ya itu kan keinginan. Cuman kan resikonya gini, bapak ibu tahu resikonya apabila masuk ke sekolah yang banyak peminatnya, maka kemungkinan untuk diterimanya pun makin kecil. Itu mah logika," tegasnya.

Untuk minimalis sekolah favorit kata Farhan tak bisa dilakukan apapun kecuali menjadikan semua sekolah kualitasnya sama.

"Ya buktikan aja. Bahwa saya nggak mungkin bilang SMP ini sama jeleknya dengan sekolah lain. Nggak bisa. Saya harus bikin sekolah bahwa SMP yang paling jauh dari Cibiru sama bagusnya dengan sekolah yang ada di tengah kota. Nah, itu tantangan," ungkapnya.

Untuk wilayah blank spot atau kurang sekolah sendiri kata dia itu masalah terutama untuk daerah-daerah pelosok. Karenanya nanti ia akan melihat untuk melakukan distribusi ke siswa-siswa tersebut.

"Problemnya adalah kadang-kadang si blank spot ini memang jauh dari mana-mana, sehingga dari sisi domisili pun susah. Nah, untuk itu kita sedang memikirkan bagaimana caranya kita bisa memberikan insentif lah. Apakah kita mau menyediakan transportasi khusus dan lain-lain. Kami sendiri melihat bahwa kesepakatan ini dengan pemerintah pusat agar memberikan peran lebih kepada sekolah swasta. Untuk itu maka kelanjutan dari keputusan MK akan memberikan sekolah gratis di swasta, akan kita mulai urut satu persatu. Enggak 100 persen gratis, tapi kemungkinan bersama dengan DPR RI dan para anggota Dewan yang lain, kita akan melihat. Satu, biaya operasional kita bantu sedikit. Biaya personal itu akan dibantu melalui PIP dan KIP," bebernya.

Kalau untuk anak yang tidak mampu sendiri dari Gubernur akan dibantu sekitar Rp 3.5 juta, harapan Farhan itu bisa segera terwujud.***