POJOKSATU.id, Kota Bandung - Sekertaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyayanhkan kasus viral suster RSHS memberikan bayi bukan pada ibunya.
Kata Herman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah langsung mengambil langkah.
"Kami pun setelah Pak Gubernur mengingatkan dengan Kadis Kesehatan langsung koordinasi dengan teman-teman di RSHS. Saya kira Tentu kita menyesalkan kejadian di RSHS, tetapi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil hikmah," ujar Herman di Gedung Merdeka, Jumat 10 Maret 2026.
Pihaknya mengaku menyesalkan kejadian tersebut.
"Tapi sekarang kita ambil hikmah agar di RSHS dan semua RSUD, baik milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya ada RS di Rancaekek, demikian juga di 27 Kebupaten Kota, bahkan Rumah Sakit Swasta, kami mengimbau, kami mengharapkan agar lebih memperketat standar personal prosedur layanan kesehatan. Termasuk di dalamnya layanan ibu dan anak. Jangan sampai masyarakat khawatir. Tidak boleh itu," tegasnya.
Masyarakat harus diberikan layanan terbaik. Begitupun untuk layanan ibu dan anak, ibunya dipastikan tenang dan anaknya juga aman.
"Ya tidak boleh ada kejadian seperti kemarin.
Cukup sudah satu kali dan kita belajar dari kejadian itu. Oleh karena itu kami mohon mari kita ambil pajaran dan tidak boleh ada kejadian tersebut. Seperti itu di semua rumah sakit, baik negeri maupun swasa. Dan lebih jauhnya, tentu ini momentum juga kami untuk mengimbau semuanya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," gerutunya.
Lanjut dia, Gubernur sudah membuat surat edaran bahwa tidak boleh ada masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dilayani apapun alasannya.
Apabila ada persoalan dengan BPJS, dilayani dan dampingi dari Provinsi Jawa Barat akan bertanggung jawab.
"Pak Gubernur sudah jelas, sudah tegas, surat edaran sudah disampaikan, tidak boleh.
Karena masalah administrasi, kemudian layanan kesehatan tidak diberikan dengan baik. Ada masyarakat yang meminti layanan, apalagi harus dirawat, langsung ditangani, dihandle. Dan tentu kami akan bertanggung jawab. Dari sisi administrasi, beberapa kes kami sudah buktikan, kami koordinasi dengan kompeten kota, dan bahkan kami tidak sungkan dari Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mem-break up langsung," ucapnya.
Masih kata Herman RSHS merupakan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan sehingga pihaknya hanya sebatas koordinasi, mengimbau.
Pihaknya juga sudah komunikasi dengan jajaran manajemen agar kejadian kemarin dijadikan cermin, tidak boleh terulang, dan semua layanan RSHS, termasuk layanan kedaruratannya, Demikian juga untuk rumah sakit yang lain, untuk semua layanan, terutama paling rentan itu layanan kedaruatan dan layanan ibu dan anak, semua harus diperhatikan.
Terkait kejadian itu sendiri, kata Herman adalah kewenangan atau domainnya RSHS, namun Kadinkes Prov Jabar, ia sendiri dan Gubernur sudah koordinasi dengan pihak manajemen untuk memastikan tidak terulang kembali dan mendalami lebih jauh atau mengaudit kenapa hal itu bisa terjadi.
"Kan untuk memastikan tidak terulang kembali harus diaudit dong. Yang kemarin kejadian itu dan kemudian apakah standar operasional prosedurnya yang longgar?
Kita kan nggak paham nih. Apakah SOP-nya yang longgar? Kurang ketat.
Apakah manusia-manusia SDM-nya yang tidak tahan SOP? Saya kira semua rumah sakit punya SOP. Tentu ya kita harus cek kembali ke RSHS. Yang jelas kami meminta untuk meneruskan karena ini menyangkut keselamatan bukan hanya kesehatan, ini keselamatan rakyat. Dan tugas negara harus memberikan perlindungan," tutupnya.
