POJOKSATU.id, Kota Bandung - Karena Prosignal sedang tidak beroperasi akibat di suspand oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alasan ketahuan mengolah sampah residu, warga RW 03 Pakemitan, Kelurahan Cinambo mengaku kesulitan membuang sampah organik.

Padahal tumpukan sampah sudah mencapai 2-3 ton. Warga sendiri sudah berupaya melakukan kompos pit namun itu tidak bisa menampung semua dan proses berlangsung memakan waktu.

Akibat terhentinya pengiriman sampah organik ke Prosignal, proses penerimaan kompos pun menjadi terhambat. Bahkan sudah sejak bulan Juli lalu, buruan SAE milik RW 03 tidak mendapat pasokan kompos merupakan olahan sampah organik pasar Gedebage.

Baca Juga: TelkomGroup Perkuat Konektivitas Satelit di 17 Titik Terdampak Gempa NTT
‎
"Benar, permintaan kompos alhamdulillah banyak. Sejak kerja sama dengan Prosignal dihentikan, sampah organik menumpuk. Saya juga ketua forum kelurahan, jadi permintaan pupuk dari seluruh RW yang dikirim ke say memang betul semuanya terhambat," ujar Ketua RW Rustamaji, Selasa (18/8/2026).

Menurut Rustamaji pihaknya kesulitan mendapatkan solusi setelah sampahnya yang saat ini terus menumpuk.

"Iya kami sudah mengajukan bantuan ke Dinas Lingkungan Hidup, namun belum ada solusi. Di sini kami hanya punya cangkul dan bak. Terpaksa membuat lubang kompos pit sementara di dalam drum, itu satu-satunya cara," tegasnya.

Baca Juga: Semprot Program 'Gerobak Cinta' yang Semrawut, Komisi B DPRD Jember Desak Realokasi Anggaran Prioritas

Namun demikian kata Rustamaji sejak Bandung dinyatakan darurat sampah dan tidak bisa membuang ke Sarimukti, RW 03 sudah berinisiatif sendiri.

"Pembakaran kan dilarang, lalu mau ditumpuk di depan kelurahan? Tidak mungkin. Jadi kami terpaksa mengelola sendiri. Sisanya sudah berjalan lancar, hanya masalah sampah organik ini yang tersendat," ucapnya.

Rustamaji menyayangkan penutupan operasional Prosignal yang berdampak ke buruan SAE milik warganya itu.

Baca Juga: 853 Honda ADV Ramaikan Pangalengan, HAI Cimahi Sukses Gelar Jamda IV HAI Jabar dan Anniversary ke-2

"Tentu, selama ini Prosignal sangat membantu, komposnya sangat dibutuhkan masyarakat. Pengelolaan buruan SAE ini kan  murni dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tidak diperjualbelikan. Iya, ini sepenuhnya swadaya tidak ada bantuan dari mana pun," ungkapnya.

Rustamaji berharap Prosignal bisa kembali beroperasi dan DLH turun ke lapangan. Manfaat buruan SAE ini kata dia sangat luar biasa kasus stunting saja dari 14 anak menjadi tinggal 2 anak.
‎
"Luar biasa sangat membantu pemenuhan gizi, disini di tanam pakcoy, sosin, cabe rawit, kangkung, dan lain-lain. Ada juga budidaya ikan. Semua dikelola swadaya. Hasilnya dibagikan ke warga secara bergilir. Bibit pun kami cari sendiri, belum ada bantuan," jelasnya.

Baca Juga: Semarak HUT ke-81 RI, Pertamina Patra Niaga JBB Bawa 10 UMKM Binaan ke MyPertamina Pasar Rakyat
‎
Sementara itu Direktur Utama PT Prosignal Karya Lestari Aldi Ridwansyah mengaku bersyukur program hilirisasi berjalan dengan baik.
‎
"Alhamdulillah, program hilirisasi yang kami sampaikan akhir tahun lalu telah dijalankan di Kelurahan Pakemitan, khususnya RW 3. Kompos hasil olahan sampah organik bermanfaat langsung bagi warga. Saya sangat salut dengan semangat swadaya warga RW 3 Pakemitan," ucapnya.
‎
Sayangnya karena kena suspend kegiatan prosignal terpaksa dihentikan sementara.

Baca Juga: Imbas Demo Mahasiswa di Bunderan HI, Jam Pulang Kantor Bakal Berdampak

"Ya diberhentikan oleh Kepala Dinas per 1 Juli berdasarkan surat 29 Juni. Penyebabnya adanya penumpukan sampah anorganik/residu. Padahal dalam kontrak dengan UPT Pengelolaan Sampah, kami dilarang menerima sampah yang tidak dapat diolah. Residu itu ternyata mayoritas berasal dari sapuan jalan. Seharusnya petugas pengawas dari Dinas/UPT yang mengawasi kelayakan sampah yang masuk, karena kendaraan pengangkut pun milik Dinas," gerutunya.
‎
Masih kata Aldi, akibat suspend ini keterkaitan erat antara pengolahan sampah organik dan penyaluran komposnya terdampak. Selain itu, penumpukan sampah juga dilaporkan menghambat akses pasar.

"Padahal kami tidak berdaya karena dilarang beroperasi, malah ikut disalahkan. Kami ingin segera kembali beroperasi sesuai kontrak fokus mengolah sampah organik murni seperti sisa dapur dan pasar. Dengan begitu tidak akan ada penumpukan, dan manfaat kompos bisa dirasakan luas masyarakat," harapnya.

Baca Juga: Terbukti Pungli, Lima Oknum Dishub Bekasi Terancam Sanksi Berat, Wali Kota Tunggu Rekomendasi Tim
‎
Aldi pun menyampaikan residu yang menumpuk sudah diusulkan pengangkutan pelayanan khusus (Pelsus) ke UPT — sekitar 14 truk atau hampir 300 ton. Pasalnya total penumpukan sempat mencapai 1.500 ton.

"Sebagian besar, 750–900 ton bahan organik sudah diolah menjadi kompos. Sekitar 100 ton residu masih menunggu kuota pengangkutan. Sisa bahan organik terus kami ayak dan salurkan secara terbatas meski belum maksimal," ungkapnya.***