POJOKSATU.id, Kota Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan evaluasi tata ruang akan dilakukan menyeluruh.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen untuk menghentikan alih fungsi hutan dan sawah, sekaligus menambah ruang terbuka hijau di wilayah provinsi.
Ia mengutip analisis Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat Jawa Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau.
Areal tersebut berubah menjadi permukiman hingga kawasan industri, termasuk di sempadan sungai yang berada di kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat.
“Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” tegas KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Senin (17/11/2025).
Dedi menjelaskan bahwa alih fungsi lahan sudah menimbulkan dampak serius, salah satunya di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Sedimentasi terus meningkat, namun pengerukan terkendala minimnya lahan untuk pembuangan lumpur akibat masifnya perubahan fungsi lahan.
“Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” ucapnya.
Sebagai langkah cepat, Pemdaprov Jabar akan menertibkan bangunan yang berdiri tidak sesuai peruntukan agar sungai dapat menampung debit air dengan optimal pada puncak musim hujan Desember 2025 hingga Januari 2026.
Tanah-tanah yang disalahgunakan akan diupayakan kembali menjadi aset negara sesuai fungsi ekologisnya.
Pada tahun anggaran 2025–2026, pemerintah provinsi juga menjadwalkan pengerukan danau-danau besar agar kembali berfungsi sebagai tampungan air untuk menekan risiko banjir.
“Setiap danau akan kami keruk kembali. Air hari ini tidak punya tempat berlari. Kita harus kembalikan ruang-ruang air itu,” tegasnya.
