POJOKSATU.id, Kabupaten Bandung Barat - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersikap tegas menyikapi dugaan alih fungsi lahan Perhutani yang memicu longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Praktik tersebut disebut melemahkan struktur tanah dan memperbesar risiko bencana.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku kecewa setelah melihat langsung kondisi di lapangan.
Sejumlah kawasan hutan Perhutani diketahui berubah fungsi menjadi area pertanian.
“Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan,” kata Erwan kepada wartawan, Minggu, (25/01/2026).
Menurut Erwan, Pemprov Jabar akan menindak praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.
Pemulihan kawasan hutan dinilai penting untuk mencegah bencana serupa terulang.
Selain penertiban lahan, Pemprov juga menyiapkan skema relokasi bagi warga terdampak longsor.
Relokasi akan dilakukan berdasarkan kajian teknis agar warga dipindahkan ke lokasi yang aman.
“Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya pencarian korban yang masih hilang terus dilakukan.
Pemprov Jabar mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan.
“Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ucap Erwan.
Sementara itu, penyaluran bantuan bagi korban longsor terus dipercepat.
Dinas Sosial Jawa Barat mencatat total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp373 juta.
Kepala Dinsos Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan bantuan dikirim bertahap sejak Sabtu hingga Minggu pagi.
Bantuan mencakup kebutuhan dasar korban terdampak.
“Sampai tadi pagi, totalnya itu sampai Rp373 juta yang sudah kita salurkan,” kata Noneng, Minggu (25/01/2026).
Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, pakaian, kasur, selimut, serta perlengkapan khusus untuk anak-anak.
Penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
Tak hanya logistik, Pemprov Jabar juga memberi perhatian pada pemulihan trauma psikologis korban, terutama anak-anak.
“Teman-teman penyuluh sosial mendampingi anak dan ibunya, karena masih ada yang nangis,” tutur Noneng.
