POJOKSATU.id, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menggalang sinergi dengan Kodam III/Siliwangi dan 12 pemerintah daerah untuk mengatasi krisis sampah di Bandung Raya.
Langkah konkretnya: pembangunan 60 insinerator dan percepatan proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar (RDF) di Gedebage.
Gubernur Jabar menargetkan insinerator tersebar di titik strategis wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Bandung.
"Pemda wajib siapkan lahan. Kami akan bantu percepat perizinan dengan Kementerian LHK," tegas Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai rapat koordinasi di Gedung Pakuan, Senin (5/5).
Farhan mengaku kapasitas pengolahan sampah di Kota Bandung masih jebol. Setiap hari, 1.600 ton sampah menumpuk, sementara fasilitas existing tak mampu menahan laju timbulan.
"Kita dalam mode darurat. Butuh terobosan cepat," ujarnya.
Selain insinerator, Pemkot Bandung mengandalkan proyek Refuse-Derived Fuel (RDF) di Gedebage yang ditargetkan mengolah 300 ton sampah per hari.
"Kami minta Kementerian PUPR percepat realisasi," tambah Farhan.
Untuk sampah organik (20% dari total timbulan), Pemkot akan libatkan PD Pasar dan pengelola pasar tradisional. Targetnya, dalam tiga bulan sudah ada penurunan volume signifikan.
Rapat tersebut melahirkan Komitmen Bersama Sinergitas Pengelolaan Sampah Menuju Lingkungan Hidup Istimewa, yang ditandatangani Gubernur Jabar, Pangdam III/Siliwangi, serta 12 bupati/wali kota, termasuk Bandung, Cimahi, dan Tasikmalaya.
Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa krisis sampah tak bisa lagi diatasi sendiri-sendiri.
"Kerja sama TNI-Pemda kunci utamanya. Kita tak mau lagi ada penundaan," pungkas Farhan.***
