POJOKSATU.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama DPRD Kota Bandung menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandung, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyampaikan bahwa Pemkot akan mengoptimalkan kolaborasi dengan sekolah swasta untuk menyamakan distribusi jumlah siswa di berbagai jenjang pendidikan. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri acara silaturahmi bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandung di Masjid Al Jabbar.

“Kita akan berkolaborasi supaya kuota siswa masuk ke sekolah, baik swasta maupun negeri, bisa lebih merata,” kata Erwin. Ia menegaskan, pemerataan ini bertujuan agar seluruh lembaga pendidikan, termasuk sekolah swasta, tetap bertahan dan dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal.

Baca Juga: Pengacara Baim Wong Beberkan, Paula Verhoeven Terbukti Ada di Kamar dengan Lelaki Bukan Muhrim sampai Larut Malam

Selain pemerataan kuota siswa, strategi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Bandung yang selama ini masih menunjukkan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menambahkan bahwa peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti perlunya strategi menyeluruh untuk memperluas akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga Kota Bandung.

“Akses pendidikan tergolong perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 274 SD negeri dan 198 SD swasta. Sementara di jenjang SMP, terdapat 75 SMP negeri dan 186 SMP swasta. Ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sekolah yang perlu segera dikaji,” ujar Asep.

Baca Juga: Ramai Isu Ariel NOAH dan Wulan Guritno Pacaran Diam-Diam, Denny Sumargo Ikut Tanggap

Ia juga mendorong agar ke depan, semua sekolah di Kota Bandung dapat memberikan kualitas pendidikan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status negeri atau swasta.

“Sekolah harus bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Kita dorong juga untuk menghadirkan sekolah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik,” tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat urban.***