POJOKSATU.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan sekaligus menanamkan nilai tersebut di lingkungan pendidikan tinggi.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Roadshow Governansi yang digelar di Gedung Sate dan Telkom University.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala BPK Perwakilan Jabar Eydu Oktain Panjaitan, serta Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, bersama ratusan peserta dari industri jasa keuangan dan kalangan akademisi.

Baca Juga: Jelang Hari Santri, Trans7 Justru Memberikan Kado Pahit bagi Dunia Pesantren, Endingnya Minta Maaf ke Ponpes Lirboyo

Sophia menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk dunia pendidikan, untuk berperan aktif membangun budaya keuangan yang jujur dan transparan.

"Kami mengajak seluruh pihak, khususnya di sektor jasa keuangan dan kampus, untuk menjalankan integritas dengan baik. Ekonomi yang kuat hanya bisa tumbuh di atas fondasi tata kelola yang sehat dan berintegritas," ujar Sophia.

Baca Juga: Pahami Cara Sederhana Memahami Pasar Saham

Sebagai wujud nyata penguatan integritas, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang berlaku untuk seluruh sektor industri keuangan.

Aturan ini diharapkan menjadi panduan dalam mencegah praktik kecurangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Kolaborasi dengan Telkom University menjadi salah satu langkah strategis OJK dalam menanamkan nilai-nilai tata kelola sejak dini melalui edukasi keuangan di lingkungan akademik.

Baca Juga: Siapa Dheninda Chaerunnisa? Ketua Komisi III DPRD Gorut yang Viral Ejek Orator Ternyata Punya Pacar Sesama Anggota Dewan

Program ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga berintegritas tinggi dalam pengelolaan keuangan.

Sophia mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deloitte dan IDN Research Institute, Gen Z dan Millennials menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu tata kelola sosial politik dan hampir 40 persen dari Gen Z dan Millennials memilih menolak tawaran pekerjaan kalau tidak sesuai dengan etika atau keyakinan pribadi mereka.

"Ini merupakan concern yang baik karena apa? Karena hal ini menunjukan mahasiswa merupakan bibit untuk menegakkan dan menjaga integritas. Jadi itu sudah merupakan sikap hidup yang sangat baik sekali," kata Sophia.

Baca Juga: Mahasiswa Unila Ciptakan TELSA Super App, Aplikasi Ini Jadikan Petani Sawit Jadi Mudah Raih Sertifikasi ISPO

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung penuh langkah OJK dalam memperkuat tata kelola dan transparansi publik.

Ia menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara agar dapat diawasi bersama oleh masyarakat.

"Saya mulai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik di Pemprov Jabar. Seluruh digit anggaran kami jelaskan secara terbuka agar publik bisa ikut mengawasi. Tidak boleh ada ruang gelap dalam keuangan negara," tegas KDM, sapaan akrabnya.

Baca Juga: Usai Ekspresi Wajahnya Viral, Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa Mendadak Jadi Orang Tersibuk di Medsos, Sibuk Validasi?

Sinergi antara OJK, perguruan tinggi, dan lembaga pengawas negara ini diharapkan menjadi ekosistem baru dalam membangun integritas nasional, mulai dari dunia pendidikan hingga sektor jasa keuangan, guna mewujudkan ekonomi yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. ***