POJOKSATU.id, Kota Bandung - Tragedi longsor di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi menjadi perhatian semua pihak, salah satunya anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Tedy Rusmawan mengatakan, tragedi ini harus menjadi perhatian dan peringatan keras bagi semua pihak.
"Kita prihatin dan berduka cita atas wafatnya kurang lebih lima orang di TPST Bantar Gebang dan ini tentu ini menjadi perhatian kita semua terkait pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang yang sampai saat ini kan dikelola oleh pemprov DKI," ujar Tedy saat dihubungi.
Karena itu, pihaknya mendorong pemprov DKI untuk mempertimbangkan memindahkan pengelolan sampahnya agar tidak lagi di Bantar Gebang terlebih sampai saat ini kondisinya sudah overload.
"Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masih open dumping (pembuangan terbuka) itu sangat rawan sekali sehingga kita mendorong untuk tidak digunakan lagi," ucapnya.
Tedy juga mendorong pemerintah DKI Jakarta segera memanfaatkan TPA yang sedang dibangunnya.
"Kita ketahui mereka sedang membangun TPA Rorotan di Jakarta, nah untuk segera operasi di sana dioptimalkan, kemudian kita mendorong kementrian lingkungan hidup untuk melakukan penyelidikkan terkait kasus ini. Kan baru lima orang ditemukan, ada laporan empat lima masih dalam proses evakuasi," tandasnya.
Kata Tedy, kejadian ini menjadi catatan untuk ke sekian kalinya di Bantar Gebang terjadi tragedi menewaskan manusia.
"Seharusnya ambil contoh ketika di Bandung tahun 2025 longsor di TPS Leuwigajah kita langsung melakukan penutupan meskipun masih memungkinkan pembuangan namun menimbang berbagai hal dilakukan penutupan," ujarnya.
Begitupun di TPS Sarimukti kata politisi PKS ini harus jadi catatan terlebih sekarang zona lima disana sudah penuh.
Hal ini harus diperhatikan karena pemerintah Bandung raya harus ikhtiar lebih ekstra dalam pengelolaan sampah atau pemisahan dari sumbernya.
"Kita dorong di Jawa Barat di nambo hari ini pengelolaannya Refuse Derived Fuel (RDF) bahan bakar olahan sampah tidak open dumping lagi. Yang Jelekong Kabupaten Bandung juga sudah tidak open dumping. Disan sampah sudah diolah, diproses jadi RDF, jadi sudah mengarah mendorong percepatan pengelolan sampah tidak open dumping, karena ini beresiko sekali," tandasnya.
Untuk TPS Legoknangka sendiri, Tedy mendorong di bulan Agustus nanti sudah harus ground breaking sehingga diharapkan proses pembangunan pabrik pengelola sampah itu sesuai ditargetkan atau 36 bulan tepatnya selesai di tahun 2029, sehingga bisa segera beroperasi.
"Kalau sesuai schedule 36 bulan ya, makanya kita kawal ketat. Namun masalah sampah ini tanggungjawab semua, kami sudah berulang-ulang menghimbau masyarakat agar pengeloalaan sampah ini mulai dari dapur rumah, sampah organik dan non organik atau sampah basah dan kering agar dipisahkan," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Tedy juga mengeapreasi pemerintah Kota Bandung yang telah membentuk petugas Gaslah (petugas pemilah dan pengolah sampah).
Namun harus dimonitoring DLHK, pasalnya regulasi pembuangan sampah ke TPS Sarimukti kini harus non residu. Artinya petugas Gaslah harus benar-benar melakukan tugasnya.
"Karena ini baru satu bulan jadi belum bisa dibilang efektif atau tidak. Nanti di April terlihat, karena salah satu indikator efektif tidaknya saat sampah yang dibawa dari kota Bandung ke Sarimukti residunya sudah tidak ada. Kalau masih ada, boleh jadi nanti truk dilarang membuang kesana karena regulasinya memang seperti itu," tutupnya.
