POJOKSATU.id, Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan pengembangan Bandara Kertajati bukan hanya sebagai pusat penerbangan sipil, tetapi juga sebagai kawasan industri pertahanan nasional.
Gagasan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Sustainable Aerospace Park Kertajati di Gedung Sate, Kamis (20/11/2025).
Menurut Dedi, atau KDM, posisi Kertajati yang strategis dan fasilitas yang memadai membuatnya layak menjadi pusat konsolidasi industri pertahanan, termasuk Pindad, PT Dirgantara Indonesia, hingga berbagai industri strategis lainnya.
"Gagasan kami adalah selain kawasan ekonomi khusus, Kertajati menjadi kawasan industri pertahanan dalam negeri. Harapan kami, industri pertahanan seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan lainnya bisa dipusatkan di sana," ujar KDM.
Ia menjelaskan Bandara Kertajati telah memenuhi standar operasional pesawat militer, sehingga mendukung pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu.
Jika kawasan itu ditetapkan secara resmi, ia meyakini arus investor akan meningkat.
"Kalau kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan industri pertahanan dalam negeri, investor akan makin cepat datang karena jaminan keamanan dan kenyamanannya lebih tinggi," katanya.
KDM menambahkan, relokasi fasilitas industri pertahanan dari Bandung ke Kertajati juga akan membantu mengurangi tekanan ruang dan beban infrastruktur di Kota Bandung.
"Untuk mengurangi beban di Bandung seperti Husein, kompleks militernya bisa pindah ke sana. PT Dirgantara Indonesia juga sudah terlalu penuh dan bisa pindah," ujarnya.
Ia memastikan proses pemindahan tidak akan terlalu membebani APBN karena nilai ekonomi lahan di Bandung dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kertajati.
"PT Dirgantara Indonesia kalau dikeluarin dipindahin ke sana, saya pikir itu juga bisa, karena nilai ekonominya di Bandung sangat tinggi. Barang kali itu saja," tambahnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pengembangan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan rencana kawasan industri pertahanan di Kertajati.
"Saya mendapat informasi bahwa MRO tidak hanya untuk pesawat sipil, tetapi juga pesawat militer. Nanti rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan akan membicarakan hal ini bersama," ujar Rachmat.
Ia mengingatkan pentingnya pemanfaatan lahan agar tidak menimbulkan biaya rutin yang terus membebani pemerintah daerah.
"Kalau lahan tidak dimanfaatkan, setiap tahun Pemda harus mengeluarkan biaya. Lebih baik dikeluarkan sekarang dan setelah itu memberikan dampak ekonomi," katanya.
Bappenas memastikan perencanaan teknis terus berjalan bersama Pemda Jawa Barat melalui tim perencana yang sejak awal mengawal proyek tersebut.
"Kami dari Bappenas tugasnya menyiapkan percepatan perencanaannya. Nanti yang memanfaatkan pertama-tama adalah Pemda Jabar," ujarnya.
Rachmat menyebut pengembangan kawasan industri pertahanan terpadu di Kertajati memiliki nilai strategis tinggi dan bahkan berpotensi menjadi satu-satunya kawasan sejenis di Asia.
"Kalau itu terjadi, barangkali satu-satunya kawasan di Asia yang bisa kita kembangkan di sini (Jawa Barat)," ucapnya.
Rakor ini menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan dan pengoperasian Sustainable Aerospace Park Kertajati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Jawa Barat.
