POJOKSATU.id - Kasus bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung akhirnya mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia turun tangan setelah kisah ibu muda bernama Nina Saleha viral di media sosial.
Dalam sambungan video call, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menggali informasi langsung dari Nina sekaligus pihak rumah sakit.
Baca Juga: Kabar Gembira! Warga Karawang Bisa Berobat Gratis Pakai KTP, Berlaku di Seluruh Indonesia
Dari situ, ia memastikan kronologi kejadian serta langkah yang sudah diambil oleh pihak RSHS.
Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua pihak, KDM memberikan santunan sebesar Rp10 juta kepada Nina sebagai bentuk empati atas kejadian yang dialaminya.
"Selamat dan sudah melewati masa yang berat dalam hidup yaitu anaknya sempat dibawa orang," kata KDM.
Ia juga menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk kebutuhan bayi dan pemulihan sang ibu.
"Saya nanti nitip buat beli popok anak Teteh, buat pemulihan kesehatan teteh. Saya nanti nitip ke teteh Rp10 juta ya," ungkapnya.
Mendapat bantuan tersebut, Nina tak kuasa menahan haru.
Ia mengaku bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Tidak Gunakan Pendaftaran, Wamensos Tegaskan Penerimaan Siswa Pakai Data DTSEN
"Untuk Pak KDM, terima kasih banyak untuk bantuannya. Saya akan beli domba untuk akikah. Alhamdulillah, terima kasih semuanya," ujarnya.
Tak hanya itu, Nina juga mengapresiasi dukungan warganet yang turut menyuarakan kasus yang dialaminya.
Menurutnya, perhatian publik membuat pihak rumah sakit dan pemerintah bergerak cepat.
Di sisi lain, KDM juga menyoroti penanganan internal rumah sakit.
Baca Juga: PPPK dan Honorer Satpol PP Desak Mendagri Terbitkan SK CPNS, Singgung Kemenkes yang Sudah Lebih Dulu
Ia meminta penjelasan terkait oknum perawat yang diduga lalai hingga menyebabkan insiden tersebut. Dari keterangan pihak RSHS, perawat yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan.
Asisten Manajer Keperawatan menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bagian dari proses evaluasi.
"Kami sudah klarifikasi, sudah juga berkumpul dengan Pak Dirmed, sudah dilaporkan juga ke Pak Dirut. Sementara memang sebagai bentuk pembinaan, kami nonaktifkan dulu dari pelayanan untuk kami analisis lebih dalam," jelasnya.
Baca Juga: Gak Perlu Mahal! 7 Cara Ganti Plastik yang Lebih Hemat dan Ramah Lingkungan
KDM pun menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga menanyakan kemungkinan sanksi lanjutan jika terbukti terjadi kelalaian.
Pihak rumah sakit menyebut bahwa sanksi bisa berupa pembinaan, surat peringatan, hingga pencabutan kewenangan praktik, baik sementara maupun permanen, tergantung hasil analisis.
Peristiwa ini jadi pengingat penting, bahwa pelayanan kesehatan menyangkut hal yang sangat sensitif, nyawa dan kepercayaan.***
