POJOKSATU.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Oleh Soleh berharap, 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar periode 2024-2029 yang akan segera dilantik mampu melanjutkan program kerja DPRD dan kebijakan pemerintah.
Terutama menyelesaikan beberapa persoalan yang belum terselesaikan.
Diantaranya, rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selanjutnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Kemudian soal perlindungan para petani, termasuk lahan pertaniannya yang semakin tahun ke tahun semakin berkurang.
Hal ini disebabkan alih fungsi lahan pertanian ke industri, perumahanan dan sebagainya.
"Jabar harus mampu melindungi luas lahan pertanian jangan sampai terus berkurang," kata Oleh Soleh, Minggu 1 September 2024.
Persoalan UMKM dan masyarakat yang terjerat pinjaman online juga harus menjadi perhatian anggota dewan yang baru.
Apalagi Jawa Barat menjadi provinsi dengan korban pinjaman online terbesar.
"Belum judi online, Jabar pun menjadi provinsi tertinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029," ungkapnya.
PR lain adalah soal pemerataan pembangunan infrastruktur, akses kesehatan, akses pendidikan.
Yang paling pokok adalah bagaimana ada keseimbangan pembangunan Jabar bagian Timur, Barat, Utara dan Selatan yang belum seimbang khususnya di wilayah Priangan Timur.
Selain itu, juga soal penurunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 imbas dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
"Implementasi UU HKPD berpengaruh terhadap presentasi dana tranfer ke Jabar. Presentase ke kabupaten atau kota lebih besar dibandingkan provinsi, dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap APBD Provinsi Jabar," jelas Oleh.
Tidak kalah penting adalah bagaimana menutupi kekurangan APBD 2025 yang diprediksikan turun.
Baca Juga: Tuna Santri
Soleh menyarankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan mengoptimalkan BUMD agar bisa lebih besar memberikan deviden, pemanfaatan aset-aset Pemdaprov Jabar, dan inovasi lainnya agar PAD Jabar meningkat.
"Mudah-mudahan anggota DPRD Jawa Barat yang baru dapat melanjutkan program kerja DPRD dan mengingat 80 persen adalah wajah baru. Semoga ini bisa mengubah wajah Jawa Barat," tandasnya.***
