POJOKSATU.ID - Kota Bandung kembali mencatat prestasi yang mengundang perhatian publik dan pemerhati sosial ekonomi nasional.
Pada periode 2025–2026, data yang dikelola pemerintah menunjukkan bahwa Bandung menjadi kota dengan jumlah usulan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta usulan bantuan sosial (bansos) terbanyak di antara daerah kota lain di Indonesia.
Pencapaian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dan aspirasi sosial yang tinggi, sekaligus menjadi cermin tantangan kesejahteraan sosial yang masih dihadapi masyarakat Kota Kembang tersebut.
Apa Itu DTSEN dan Kenapa Ini Penting?
DTSEN merupakan basis data sosial ekonomi tunggal yang dikembangkan pemerintah Indonesia untuk menggantikan sistem data lama, seperti DTKS.
Baca Juga: BGN Segera Angkat 32 Ribu PPPK pada Februari 2026! Lupakan CPNS 2026 Sejenak!
Basis data ini sangat penting karena menjadi referensi utama dalam penyaluran berbagai program bansos dan kebijakan pembangunan sosial.
Baik itu termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI-JK), dan lainnya mengacu pada standar nasional.
Dengan adanya DTSEN, pemerintah melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran, mencegah bantuan tidak pada orang yang berhak, serta meminimalkan data ganda.
Bandung: Peringkat Tertinggi Usulan DTSEN dan Bansos
Statistik terbaru dari pemerintahan daerah menyebut Bandung memperoleh jumlah usulan pembaruan DTSEN dan usulan bansos tertinggi di antara kota-kota lainnya.
Artinya, masyarakat Bandung paling aktif mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi mereka dan mendorong diri masuk dalam daftar prioritas pemeriksaan data.
Ini juga mencerminkan tingginya kesadaran akan manfaat program pemerintah yang berbasis data untuk kesejahteraan sosial.
Partisipasi aktif warga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kompleksitas kebutuhan sosial di Bandung sebagai pusat urbanisasi dan migrasi internal yang terus meningkat.
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau tunawisma di Bandung juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai angka ribuan orang sepanjang 2025–2026, mencerminkan kebutuhan sosial yang cukup besar di kota ini.
Dampak Angka Usulan yang Tinggi
Peningkatan usulan DTSEN dan bansos di Bandung memberikan beberapa implikasi nyata:
Penyaluran Bantuan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran
Ketika data diperbarui secara aktif, sistem dapat mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga program bansos dapat lebih efektif.
Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Sosial Meningkat
Data menunjukkan warga lebih aktif berpartisipasi dalam pengusulan data untuk mendapatkan bantuan serta akses program sosial lainnya.
Tekanan pada Layanan Publik
Lonjakan usulan juga menjadi tantangan pemerintah kota dalam mengelola data dan layanan sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga akurasi dan kecepatan pemutakhiran.
Baca Juga: Sosok Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Punya Istri Dua, Saling Menguatkan Menanti Jenazah Suami
Meskipun prestasi sebagai peringkat teratas, Bandung juga dihadapkan pada tantangan serius.
Jumlah warga yang mengalami ketidakstabilan ekonomi, seperti tunawisma dan PPKS, menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan sosial belum optimal.
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pendamping PKH, dan BPS sangat penting untuk memastikan bahwa data yang masuk ke DTSEN valid dan dibarengi dengan program bantuan yang sesuai.
Kemudian pemerintah kota juga perlu meningkatkan sosialisasi dan akses layanan online bagi warga untuk mengajukan pembaruan data DTSEN dan usulan bansos, terutama bagi kelompok rentan yang belum familiar dengan layanan digital.
Baca Juga: Asyik Nongkrong di Warung Kopi Saat Jam Kerja, 13 ASN di Banda Aceh Terjaring Razia Satpol PP
Kota Bandung meraih posisi tertinggi dalam usulan pembaruan DTSEN dan usulan bansos di Indonesia dalam periode terakhir.
Pencapaian ini merupakan indikator partisipasi masyarakat yang tinggi sekaligus tantangan serius bagi pemerintah kota untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara fair dan akurat.
Melalui pemutakhiran data yang konsisten, diharapkan bantuan sosial di masa depan dapat lebih mengena kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.***
