POJOKSATU.ID - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk segera membenahi tata kelola penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
Instruksi ini disampaikan menyusul laporan adanya antrean panjang dan potensi kericuhan di sejumlah kantor pos saat warga mencairkan bantuan.
"Saya minta PT Pos segera mengambil langkah agar tidak terjadi penumpukan dan kegaduhan dalam penyaluran Bansos," ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Sudah Diangkat, Bolehkah PPPK Paruh Waktu Pindah Instansi? Ini Aturan dan Jawabannya!
Gus Ipul meminta PT Pos mengatur jadwal kedatangan penerima manfaat secara proporsional dengan melibatkan aparat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial di masing-masing wilayah.
Ia menegaskan bahwa proses pencairan harus berjalan tertib, aman, dan manusiawi.
"Mensos juga menginstruksikan penyediaan jalur khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas agar mereka tidak perlu mengantre panjang." katanya
Baca Juga: 57 ASN Pensiun Sekaligus! Bupati Grobogan Gerak Cepat Lantik 4 Pejabat Baru
“Lansia dan disabilitas harus mendapat layanan khusus. Mereka tidak boleh ikut antre panjang. Ini prinsip dasar pelayanan yang berkeadilan," tambahnya
Selain itu, Gus Ipul mengarahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, serta aparat kelurahan untuk membantu mengatur alur kedatangan warga guna menghindari kerumunan.
Hingga saat ini, BLTS telah disalurkan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah.
Kemensos terus memonitor perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan PT Pos untuk memastikan penyaluran berlangsung cepat dan tepat sasaran.
Baca Juga: Gempar di Tubuh PBNU, Ketua Umum Dicopot, Tim Pencari Fakta Dibentuk
Gus Ipul menekankan bahwa BLTS merupakan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Ia juga mengimbau warga agar tidak panik atau datang bersamaan ke kantor pos.
"Datang sesuai jadwal, ikuti arahan petugas. Bantuan ini tidak akan hilang, tidak akan berkurang," tegasnya. ***
