POJOKSATU.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, angkat bicara terkait polemik seputar program pelatihan bergaya militer bagi anak-anak bermasalah yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program ini menuai kritik dari sejumlah pihak, namun Dedi menegaskan bahwa efektivitas program lebih baik dibuktikan langsung di lapangan daripada diperdebatkan terus-menerus.
“Daripada terus berdebat tanpa ujung, mari kita uji pendekatan ini bersama. Saya siap mengundang Komisi X DPR, KPAI, dan Komnas HAM untuk menyaksikan langsung proses pelatihannya di barak,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Senin malam (5/5/2025).
Menurut Dedi, pelatihan ini telah mendapat restu dari Panglima TNI dan sejumlah pejabat tinggi militer.
Ia menyebut program ini bukan bentuk hukuman, melainkan bagian dari upaya rehabilitasi anak yang sebelumnya kerap bermasalah, termasuk sering membolos sekolah.
Dedi memastikan, hak pendidikan anak tetap dijaga. Setelah menjalani pelatihan di barak, para peserta akan dipindahkan ke sekolah khusus berbasis asrama, yang dikonsep menyerupai akademi sepak bola.
Di sana, mereka tetap tercatat sebagai siswa aktif dan mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya.
“Anak-anak ini dulunya sering bolos, tapi sekarang mereka mulai kembali ke jalur pendidikan. Ini langkah pembinaan, bukan bentuk hukuman,” tegasnya.
Program ini masih akan terus dievaluasi dan terbuka untuk masukan, kata Dedi, namun ia berharap publik memberikan kesempatan untuk melihat hasilnya terlebih dahulu.***
