POJOKSATU.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Ia berkomitmen membuka informasi posisi kas daerah secara rutin kepada publik, bahkan setiap hari.
Melalui akun media sosialnya, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—akan mengumumkan kondisi terkini rekening kas umum daerah (RKUD) Jawa Barat agar masyarakat dapat ikut memantau keuangan pemerintah daerah.
“Seluruh catatan (kas daerah) ini kami sampaikan secara terbuka karena kami sebagai pengelola, bukan pemilik,” ujar KDM, Senin (27/10/2025).
Langkah transparansi ini mulai diberlakukan sejak Senin (27/10/2025). Masyarakat kini bisa melihat data RKUD melalui akun Instagram @dedimulyadi71 dan TikTok @dedimulyadiofficial.
Data tersebut memuat rincian lengkap penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.
Per Senin (27/10/2025) pukul 17.00, total penerimaan RKUD tercatat sebesar Rp33,3 miliar. Angka ini berasal dari pajak kendaraan bermotor Rp17,5 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp11,4 miliar, serta retribusi dan pendapatan lain Rp4,3 miliar.
Sementara itu, total pengeluaran mencapai Rp700 miliar. Rinciannya antara lain belanja bagi hasil pajak rokok Rp655 miliar, bantuan keuangan pemerintahan desa Rp6,2 miliar, belanja pegawai Rp4,8 juta, belanja barang dan jasa Rp14,9 miliar, belanja hibah Rp13,4 miliar, serta belanja modal Rp10,1 miliar.
Dengan demikian, posisi kas daerah pada Senin (27/10/2025) tercatat sebesar Rp2,6 triliun.
KDM menegaskan, langkah ini bukan hal baru baginya.
Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode, ia telah membiasakan prinsip transparansi serupa.
Kini, semangat keterbukaan itu kembali ia terapkan di tingkat provinsi.
