POJOKSATU.id, Kota Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat lolos sebagai satu dari delapan provinsi yang melaju ke Tahap Validasi Lapangan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Tahap ini merupakan lanjutan dari presentasi kepala daerah pada 4 November lalu.
IGA merupakan penghargaan tahunan bagi pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik dan tata kelola yang efektif.
Jika kembali menyabet predikat Provinsi Terinovatif, Jawa Barat berpeluang memperoleh Dana Insentif Fiskal untuk inovasi daerah dari Kementerian Keuangan.
Validasi Lapangan digelar pada 18–19 November 2025. Tim penilai dipimpin Prof. Dr. Hyronimus Rowa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Dr. Ir. David Yama dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, didampingi sejumlah evaluator.
Dua inovasi unggulan Jabar menjadi fokus penilaian: inovasi digital New Sambara (Samsat Mobile Jabar) dari Bapenda, serta inovasi non-digital Apartemen Transit yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman.
Pembukaan kegiatan berlangsung di Jabar Command Center, dipimpin Sekda Jawa Barat Herman Suryatman dan dihadiri perangkat daerah terkait.
Tim validasi berdialog dengan pemangku kepentingan kedua inovasi dan meninjau sistem pemantauan layanan publik di ruang komando tersebut.
Peninjauan lapangan dimulai dari Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) III Kota Bandung.
Di lokasi ini tim mengevaluasi penerapan New Sambara, aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan secara online yang memudahkan warga sekaligus mempercepat layanan publik.
Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna memaparkan capaian New Sambara.
Aplikasi itu telah dipakai lebih dari 4,2 juta pengguna, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta direplikasi oleh 17 provinsi lain.
Dampaknya terhadap pendapatan daerah juga signifikan, meningkat dari Rp545 miliar pada 2020 menjadi proyeksi Rp1,1 triliun pada 2025.
Hari berikutnya, penilaian berlanjut ke Apartemen Transit di Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Program ini menyediakan hunian sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, lengkap dengan pelatihan keterampilan, pembiasaan budaya baik, hingga dukungan kemandirian ekonomi.
Kepala UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jabar, Taufik Rahmat, menyebut lebih dari seribu keluarga kini tinggal di hunian layak tersebut, sementara 400 keluarga alumni berhasil memiliki rumah sendiri.
Sejak 2020 hingga Oktober 2025, ribuan penghuni telah mengikuti pelatihan dan program pemberdayaan UMKM dengan omzet hampir Rp290 juta, termasuk kontribusi pengelolaan lingkungan melalui pemilahan sampah yang bernilai ekonomi.
Tahap validasi ini menjadi langkah penting bagi Jawa Barat untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah paling progresif dalam inovasi pelayanan publik.
