POJOKSATU.ID – Perusahaan energi nasional melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) bersama Komisi 3 dan 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat telah menggelar audiensi lanjutan terkait pengelolaan quarry Gunung Karang.
Lokasi ini akan dijadikan penambangan material untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan.
Audiensi ini dilaksanakan di kantor Unit Pelaksana Proyek Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 (UPP JBT 1) dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke quarry Gunung Karang di Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
Pihak perusahaan menyadari kekhawatiran masyarakat akan dampak pengelolaan quarry Gunung Karang, seperti debu, getaran, dan kebisingan. Oleh karena itu, kesempatan ini digunakan untuk mencari solusi bersama.
Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat, Pither Tjuandys, yang hadir dalam acara tersebut menekankan pentingnya perjanjian yang jelas antara perusahaan dan masyarakat terkait pengelolaan quarry.
Menurutnya, dengan adanya perjanjian tersebut, kendala yang muncul dapat segera terselesaikan.
Baca Juga: Deretan Jabatan Mentereng Topan Ginting di Usia 42 Tahun, Sering Diangkat Kadis ‘Lahan Basah’
"Jadi harus ada tanda tangan bersama antara perusahaan, pihak desa, Camat, jadi bisa dipertanggungjawabkan, clear," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Manager Unit Pelaksana Proyek Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 (UPP JBT 1), Nugroho Budi Sulaksono, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap keluhan masyarakat.
Budi menambahkan, perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat pengelolaan quarry Gunung Karang akan segera dimulai pekan depan.
Baca Juga: Tak Patuhi Aturan, Komdigi Putuskan Akses Tiga PSE
"Sementara ada 24 warga yang mengadu rumahnya terdampak, sudah kami cek kondisinya dan dalam satu atau dua minggu ke depan akan diperbaiki," ungkap Budi.
Selain perbaikan rumah warga, Budi juga mengungkapkan bahwa perusahaan telah membangun klinik darurat dan tim pengelola aduan bagi masyarakat yang merasa terdampak oleh pembangunan.
Baca Juga: Dua Sekolah Rakyat di Yogyakarta Telah Terkoneksi Internet Kecepatan Tinggi
Ketua Komisi IV DPRD Bandung Barat, Nur Djulaeha, yang juga turut hadir, menyatakan dukungan Pemerintah Bandung Barat terhadap pembangunan PLTA Cisokan.
Menurutnya, PLTA Cisokan akan memberikan dampak masif pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Ia mengapresiasi langkah perusahaan yang telah menindaklanjuti aduan masyarakat dan mengatakan akan mengadakan pertemuan internal dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Baca Juga: 7.928 Pendaftar Beasiswa Indonesia Bangkit Lolos Seleksi Administrasi, Tes Akademik Digelar Hari Ini
"Khususnya dengan Dinkes dan Disnaker, ya. Mengenai kesehatan dan ketenagakerjaan yang di lokasi pembangunan PLTA Cisokan," tutup Nur. ***
