POJOKSATU.ID- Imbas diduga melecehkan, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menegur Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, terkait nasi kotak saat pelantikan kepala daerah menuai sorotan.
Wiwin menjelaskan, ucapannya dalam video tersebut hanyalah guyonan dan tidak berniat merendahkan bingkisan nasi kotak yang diterimanya.
"Saya senang sekali dapat berkat itu, Pak Gubernur, karena baru pertama kali mendapatkannya di kantor bupati. Dapat dua kotak, lalu saya makan di parkiran bersama sopir dan rekan kades lainnya," ujar Wiwin, dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71, Jumat, 28 Februari 2025.
Baca Juga: Tingkatkan Keamanan, Lion Parcel Luncurkan Atribut Baru untuk Kurir
Menanggapi pernyataan Wiwin, Dedi menekankan jika persepsi masyarakat terhadap video tersebut berbeda dari maksud yang ingin disampaikan.
"Tapi kesan yang ditangkap netizen, ibu seolah-olah melecehkan bingkisan itu, seakan-akan kok cuma nasi kotak, nggak dapat yang lain," kata Gubernur Dedi.
Kendati begitu, Wiwin menampik pernyataan Dedi terkait penilaian warganet dan segera meluruskan anggapan tersebut.
"Tidak seperti itu, Pak. Intinya saya senang mendapat bingkisan itu, dan hanya sekadar guyon. Kami makan bersama-sama di parkiran, di belakang mobil, tidak ada maksud lain," jelasnya.
Wiwin mengaku dirinya sering turun ke masyarakat dan makan bersama warga, meskipun banyak yang menilai penampilannya terlihat glamor.
"Tidak ada sama sekali mengharapkan bingkisan lebih dari nasi kotak. Menghadiri pelantikan Pak Bupati saja sudah senang," kata Wiwin.
Dedi mengingatkan, dampak media sosial sangat besar terhadap citra pejabat publik dan jalannya pemerintahan.
"Saat pertama melihat video, saya biasa saja karena tahu karakter ibu. Namun, netizen memiliki persepsi berbeda. Di era media sosial saat ini, saya minta ibu menurunkan tensinya dan lebih bijak dalam berpenampilan serta berbicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," pesannya.
Ia juga mengimbau seluruh pejabat publik untuk lebih memperhatikan penampilan dan sikap mereka di ruang publik, agar tidak menimbulkan polemik yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. ***
