POJOKSATU.id, Kota Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kejujuran dan integritas merupakan kunci utama kemajuan koperasi.
Pesan itu ia sampaikan seusai menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).
KDM — sapaan akrab Dedi Mulyadi — menuturkan bahwa prinsip dasar koperasi sejatinya sederhana dan sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yakni kejujuran.
Ia menilai, koperasi akan tumbuh kuat bila dikelola oleh pengurus yang jujur dan berintegritas.
“Prinsip dasar koperasi itu sederhana, sama dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah — diperlukan para ketua, para pengurus yang jujur, itu saja. Jujur dan berintegritas, selain memiliki visi ekonomi, dia harus punya integritas diri. Kalau itu terpenuhi, koperasi pasti maju,” ujar Dedi ditemui usai acara.
Ia juga menyoroti masih adanya sikap mental yang perlu dibenahi dalam pengelolaan koperasi.
Menurutnya, sebagian pengurus masih menganggap jabatan dan aset koperasi sebagai milik pribadi.
“Ketika dia menjadi ketua koperasi, tinggal di situ, kemudian berekonomi di situ, kadang-kadang tidak mau diganti. Seolah-olah itu tempat milik dia. Hal-hal seperti ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Dekopin merupakan wadah tunggal gerakan koperasi di Indonesia.
Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar gerakan koperasi.
“Kami harapkan di Jawa Barat bisa bersatu kembali dan bersama-sama dengan gerakan koperasi lain, Kemenkop, serta Pemerintah Provinsi. Kita akan bahu-membahu untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia,” ujar Ferry.
Muswil Dekopinwil Jabar ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi gerakan koperasi di Jawa Barat.
Agenda tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berdaya saing.




