POJOKSATU.id, Kota Bandung - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa car free day (CFD) di Buah Batu berdasarkan temuan BPK maka kesalahan ada di Dina Perhubungan.
"Enggak ada yang nyebut komunitas BBSC. Yang saya salahkan itu Dishub! Sesuai dengan temuan BPK, yang disalahkan itu Dishub," jelas Farhan.
Dishub menurut Farhan tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN.
Baca Juga: Keracunan MBG tak Cukup Diobati, Natalius Pigai Desak BGN Siapkan Unit Pemulihan Korban
"Maka kita harus tata kelola ulang. Sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu.”
Namun demikian pihak BBSC berharap ke depan pengelolaan CFD dikembalikan ke masyarakat.
“Sama, saya juga pengen CFD segera dilaksanakan kembali, insya Allah. Karena itu sangat membantu perekonomian rakyat, baik di Buah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga mungkin beberapa titik akan kita buka baru, seperti di mana ya Saya mah kepikiran Alun-Alun dan Braga Bebas Kendaraan tetap dijalankan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu pun dijelaskan Farhan bahwa pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat terkait pembangunan halte BRT di jalan Cihampelas.
"Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan. Tapi ini kan hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama dua minggu. Setelah itu lancar, persis seperti yang di jalan-jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” tegasnya.
Namun disinggung kondisi jalan berbeda di jalan Jakarta ada JPO untuk menuju halte, sedang di jalan Cihampelas hanya perlintasan penyeberangan.
Baca Juga: Istri Wapres ke-6 Pilih Angkot dan Becak, Kini Pejabat Malah Dicopot Gegara Mobil Dinas
“Betul. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan," tegasnya.
Selain itu dengan floor atau lantai yang tinggi, berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang Farhan bolak-balik Bandung - Jakarta ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat secara berat.
Disinggung soal pelebaran jalan kata Farhan tidak memungkinkan karena trotoarnya sudah jadi.
Baca Juga: IHSG Tertekan 1,33 Persen, BBRI Jadi Beban Terbesar dan Level 6.529 Mulai Diuji
Begitupun untuk pembangunan halte BRT on corridor atau di tengah-tengah jalan diakui Farhan masyarakat minim informasi soal pembangunan tersebut. Sehingga ia meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga.
"Kalau saya kan mewakili warga, tentu kita akan teriak terus, kenapa kita enggak dikasih tahu, kenapa kita enggak diberi alternatif. Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” ucapnya.
Keluhan kemacetan sendiri kata Farhan, dari Dishub akan mengatur sedemikian rupa namun memang kemacetan tidak terhindarkan. Terlebih ketika ada pengerjaan di pinggir jalan atau tengah jalan, pasti macet.
Baca Juga: Kota Murung
"Nah, maka pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik, harusnya. Saya akan atur sedemikian rupa,” tutupnya.***
