POJOKSATU.id - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mensukseskan pogram Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) secepatnya menetukan SPPG di Kabupaten Bandung.
Hal itu disampaikan Dadang Supriatna saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.
Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Badan Gizi Nasional.
"Dari kuota Kabupaten Bandung sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap dia.
"Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.
Pria yang akrab disapa Kang DS ini memastikan semua pihak di Kabupaten Bandung siap membantu dan turun tangan.
Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM juga siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb.
Baca Juga: Ketum Himmah Anggap Jokowi Negarawan Sejati, Penuntut Ijazah Aslinya Dituding Antek Asing
"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG."
"Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," imbuh Kang DS.
Terlebih program MBG merupakan program yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan harus terealisasi tahun 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya.
Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.
"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren," kata dia.
Dadang juga meminta anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya yang terpilih melalui dapil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat untuk ikut mendorong hal ini.
"Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG," ucap Kang DS.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, sosialisasi program MBG ini sangat bermanfaat bagi seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Pelapor Ijazah Jokowi Malah Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan Data, Ini Penjelasan Polres Sukoharjo
"Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG," jelas Dindin.
Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.
"Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.
Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.
"Secara bertahap sesuai arahan pa bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
