POJOKSATU.ID - Melalui program Call for Recommendative Papers (CFRP), WJES 2025 juga membuka ruang partisipasi publik.
Dari 348 abstrak yang masuk, tersaring 22 full paper terbaik dan 8 best paper.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung, Koordinator Jawa Barat, Prof. Martha Fani Cahyandito, S.E., M.Sc., CSP mengatakan, 8 best paper akan dibukukan dalam “Buku Rekomendasi Kebijakan WJES 2025”.
Baca Juga: Perjuangan PPPK Paruh Waktu, Aliansi R2–R3 Kebut Regulasi agar Diangkat Jadi Penuh Waktu!
Buku ini secara resmi disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai masukan strategis dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan regional ke depan, memastikan hasil kajian akademik benar-benar terimplementasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Seminar nasional ini menghadirkan narasumber lintas sektor, di antaranya Medrilzam M. Prof.Econ, Ph.D. (Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Wilayah Bappenas RI), Prof. Suhono Supangkat (Director Center for Smart City and Community Innovation ITB), dan Helmy Yahya (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana).
Diskusi berfokus pada strategi memperkuat hilirisasi industri, mendorong investasi, menjaga stabilitas harga pangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi daerah sebagai fondasi transformasi menuju Jawa Barat yang lebih berdaya saing.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa penyelenggaraan WJES merupakan bentuk nyata komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat sinergi lintas sektor, sekaligus ruang untuk mengonsolidasikan ide dan inovasi berbasis potensi lokal.
"WJES telah menjadi platform strategis untuk menyatukan pandangan dan menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret bagi kemajuan ekonomi Jawa Barat," ungkapnya.
Sejak diinisiasi pada tahun 2020, WJES terus tumbuh menjadi gerakan intelektual dan kolaboratif.
Tahun ini, rangkaian kegiatan dimulai dengan Kick Off pada Mei 2025, disusul sarasehan di empat daerah (Tasikmalaya, Cirebon, Karawang, dan Sukabumi), guna menggali potensi ekonomi lokal dan isu-isu spesifik daerah. ***



